TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengambil langkah proaktif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai antisipasi terhadap potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Alokasi DBH secara nasional diperkirakan akan turun drastis menjadi Rp600 triliun dari angka sebelumnya yang mencapai ribuan triliun. Situasi ini berpotensi membuat Kota Tarakan kehilangan hingga 29% dari jatah DBH-nya.
Menghadapi tantangan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, mendesak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari aset media digital, khususnya videotron.
Ia menilai selain menjadi corong informasi publik, DKISP juga bisa menjadi sumber PAD yang signifikan dari penyewaan papan reklame dan videotron. Herman menekankan potensi ini belum digarap secara optimal.
“Saya menaruh harapan besar DKISP agar bisa menjadi salah satu sektor unggulan dalam menyumbang PAD Kota Tarakan. Jika videotron itu diaktifkan kembali, bisa menambah PAD,” ujar Herman saat ditemui, Jumat (5/9/25).
Herman mencontohkan beberapa daerah lain yang berhasil mengintegrasikan media digital di ruang publik untuk komunikasi sekaligus meningkatkan pendapatan.
Menurutnya, Kota Tarakan dapat melakukan hal serupa dengan meninjau ulang pengelolaan reklame di titik-titik strategis.
Selain isu PAD, Herman juga menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi publik, termasuk pemahaman masyarakat terhadap layanan darurat 112.
Ia mengakui masih banyak warga yang belum familiar dengan layanan tersebut, padahal itu merupakan salah satu program penting dari Wali Kota.
“Khususnya kepada Komisi III, saya menitipkan komitmen bagaimana mereka bisa membantu mengawal DKISP dalam hal penganggaran,” tegasnya.
Herman berharap Komisi III DPRD Tarakan dapat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, kepada DKISP. (**)
Discussion about this post