Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif , Bupati: Kewenangan Penuh Ada di BGN

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Polemik dugaan ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan bukan ranah pemerintah daerah.

Bupati Bulungan, Syarwani, menekankan kewenangan penuh atas penetapan dan validasi penyelenggara program berada pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Syarwani, mekanisme penyelenggaraan program MBG, mulai dari kriteria dapur, verifikasi hingga legalitas SPPG, ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Pemkab Bulungan hanya dilibatkan dalam aspek pelaksanaan teknis agar program berjalan sesuai rencana.

“Kalau soal standar, siapa yang boleh menyelenggarakan, dan apakah memenuhi syarat atau tidak, semua itu kewenangan pusat melalui BGN. Kami di daerah fokus memastikan pelaksanaan berjalan baik,” jelasnya, Rabu (24/9/2025).

Ia menegaskan, isu adanya 5.000 dapur fiktif yang mencuat dalam rapat DPR RI tidak dapat ditujukan kepada pemerintah daerah, termasuk Bulungan. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang berwenang di tingkat pusat.

“Kalau benar ada temuan dapur fiktif, itu ranah pusat. Tugas kami di daerah hanya mengawal agar makanan yang disalurkan sampai ke anak-anak sekolah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Meski tidak memiliki kewenangan dalam penentuan dapur SPPG, Syarwani memastikan Pemkab Bulungan tetap memberi perhatian serius terhadap kualitas makanan yang diterima peserta didik. Ia menekankan keamanan pangan, higienitas, serta kandungan gizi menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.

“Yang paling penting, anak-anak kita menerima makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Ini yang selalu kami jaga, agar tujuan program benar-benar tercapai,” ungkapnya.

Selain mengawal distribusi, Pemkab Bulungan juga memperkuat koordinasi dengan sekolah dan fasilitas kesehatan. Puskesmas di tiap wilayah didorong untuk aktif memantau, sehingga jika ada potensi masalah bisa segera ditangani.

“Pengawasan harus dilakukan berlapis. Mulai dari pihak sekolah, tenaga kesehatan, sampai pemerintah daerah. Semua harus berkolaborasi agar program berjalan efektif,” imbuhnya.

Lebih jauh, Syarwani menilai MBG merupakan program penting yang mendukung kualitas pendidikan di daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, diharapkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa meningkat.

“Ini program strategis yang manfaatnya besar bagi generasi muda kita. Seluruh pelaksanaannya harus benar-benar dijaga,” pungkasnya. (*/Saf)