BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Hampir separuh lulusan SD di Kota Balikpapan belum tertampung di SMP negeri. Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA atau SMK negeri. Menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan langkah konkret dengan membangun tiga hingga empat sekolah baru setiap tahun untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, pembangunan sekolah baru menjadi prioritas utama Pemkot sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan. Setiap sekolah baru nantinya dilengkapi sarana pembelajaran, ruang kelas, dan tenaga pendidik yang memadai.
“Saya bersama pak Wali berkomitmen membangun tiga sampai empat sekolah baru setiap tahun agar anak-anak di Balikpapan tidak lagi kesulitan mendapatkan tempat belajar di sekolah negeri. Pendidikan adalah hak semua warga, bukan hanya yang mampu,” ujar Bagus, Senin (6/10/2025).
Tahun ini, Pemkot Balikpapan memfokuskan pembangunan SD baru di wilayah timur, kawasan dengan pertumbuhan penduduk cepat namun minim fasilitas pendidikan dasar. Setiap unit sekolah ditargetkan memiliki 8 hingga 10 ruang kelas dengan kapasitas ideal 35 siswa per kelas.
Langkah tersebut melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan tahun sebelumnya, yakni SMPN 26, SMPN 27, dan SMPN 28, termasuk di kawasan Balikpapan Regency. Ketiganya kini telah beroperasi penuh dan menampung ribuan siswa baru.
Bagus menambahkan, upaya memperluas daya tampung tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah negeri, tetapi juga lewat kerja sama dengan sekolah swasta. Pemerintah Kota memberikan subsidi SPP kepada 13 SMP swasta agar bisa menerima lebih banyak siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Sekolah swasta punya peran penting membantu pemerintah menampung anak-anak yang tidak tertampung di negeri. Karena itu, kami bantu biaya operasional mereka supaya tidak membebani orang tua,” jelasnya.
Selain pendidikan dasar dan menengah pertama, Pemkot juga telah menyiapkan rencana pembangunan SMA di kawasan Islamic Center serta SMK baru di Balikpapan Barat dan sekitar Perumahan WIKA pada tahun 2026.
Meskipun pembangunan SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot Balikpapan tetap menyiapkan lahan dan dukungan teknis agar proses berjalan lancar.
Selain memperluas akses, Pemkot juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengadaan guru baru dan pemerataan tenaga pendidik di setiap wilayah. Tambahan formasi guru terus diusulkan melalui jalur PPPK dan kontrak daerah guna memenuhi kebutuhan sekolah baru yang dibangun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, memastikan bahwa kebijakan pembangunan sekolah baru tidak akan terganggu oleh potensi penurunan pendapatan daerah.
“Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sekalipun Dana Bagi Hasil turun, kami pastikan program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir tetap berjalan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kami upayakan seluruh anak Balikpapan mendapatkan kesempatan belajar yang sama, di mana pun mereka tinggal,” kata Muhaimin.
Melalui langkah bertahap ini, Pemkot Balikpapan menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah kota memiliki pemerataan fasilitas pendidikan yang memadai.
“Visi kami jelas, yaitu pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Balikpapan. Dari timur sampai barat, tidak boleh ada anak yang tertinggal,” tutup Bagus. (*)
Discussion about this post