JAKARTA, Fokusborneo.com — Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dari alokasi sebelumnya sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun, tahun ini jumlahnya merosot tajam menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Kondisi ini diungkapkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, isu penurunan DBH menjadi topik utama yang disoroti para gubernur dari berbagai provinsi. Mereka menilai penurunan signifikan ini berpotensi menghambat pembangunan daerah, terutama bagi wilayah penghasil sumber daya alam yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu hasil analisis dan evaluasi yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan terkait besaran DBH untuk tahun berjalan. Ia menyampaikan optimismenya pemerintah pusat akan melakukan sinkronisasi kebijakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Kami memahami ada proses evaluasi yang sedang berjalan. Insyaallah, hasilnya bisa lebih baik dan sesuai dengan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil,” ujar Gubernur Harum — sapaan akrab Rudy Mas’ud — usai rapat.
Ia menegaskan, Kaltim telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan nasional melalui sektor minyak, gas, dan batu bara. Karena itu, menurutnya, perlu ada kebijakan yang lebih berkeadilan dalam pembagian dana bagi hasil agar daerah penghasil tetap memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan pembangunan.
“Kita tentu berharap pemerintah pusat mempertimbangkan proporsionalitas. DBH yang memadai akan menjadi penggerak penting bagi daerah untuk menjaga momentum pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh gubernur anggota APPSI itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah meninjau ulang formula pembagian DBH, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan kebutuhan fiskal nasional.
“Semua masukan dari kepala daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal berikutnya,” kata Purbaya.
Pertemuan antara APPSI dan Kementerian Keuangan tersebut juga membahas upaya sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di seluruh wilayah Indonesia.
“Prinsipnya, keberhasilan pembangunan di daerah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan agar alokasi DBH untuk Kaltim bisa kembali proporsional,” pungkas Gubernur Harum. (*)
Discussion about this post