• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Ironi Pahlawan Devisa: Perlindungan PMI Harus Menyeluruh, Bukan Sekadar Fokus Deportasi

by Redaksi
26/10/2025
in Daerah
A A
Ironi Pahlawan Devisa: Perlindungan PMI Harus Menyeluruh, Bukan Sekadar Fokus Deportasi

Rektor UBT Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein menjadi narasumber diacara Pemuda ICMI Kaltara. Foto: Fokusborneo.com

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Di tengah gemuruh kontribusi triliunan rupiah devisa negara dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), muncul sorotan tajam terkait urgensi perlindungan hukum yang komprehensif.

Ironisnya, di saat PMI menjadi tulang punggung devisa mencapai angka Rp253,3 triliun pada 2024 dan ditargetkan melonjak hingga Rp439 triliun di 2025, permasalahan perlindungan justru masih didominasi penanganan pasca-masalah, seperti deportasi dan kasus penyiksaan.

Baca Juga

Wujudkan Kesempatan Setara, PKT Gelar Magang Inklusif Penyandang Disabilitas

Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek

Hal ini mengemuka dalam “Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang digelar di Universitas Terbuka (UT) Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (25/10/25).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kaltara dengan Kementerian/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, menegaskan negara harus memprioritaskan pencegahan dan perlindungan pra-keberangkatan.

Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zien dalam pemaparannya mengenai “Aspek Hukum Pekerja Migran Indonesia dan Problematikanya,” membuka kesadaran publik dengan analogi mendalam.

Ia menyamakan situasi PMI dengan kisah seorang tukang kayu yang terus bekerja lebih keras dan lebih lama, namun hasilnya sama, karena “tidak pernah mengasah kampaknya” yakni, tidak pernah memperbaiki alat atau sistem utamanya.

​”Pekerjaan migrasi Indonesia adalah salah satu tulang punggung devisa negara. Kami punya data, tahun 2024, devisa dari pekerja kita mencapai Rp251 triliun dan target di 2025 naik menjadi Rp439 triliun. Artinya, devisa ini luar biasa besar,” tegas Prof. Yahya.

Namun, di balik angka fantastis tersebut, sejumlah problematika serius terus tumbuh diantaranya maraknya PMI ilegal/non-prosedural dan korban penipuan peluang kerja.Kekerasan dan gaji tidak dibayar yang masih menjadi kasus harian.

Belum lagi modus perdagangan orang yang bahkan melibatkan ancaman pidana kepada keluarga agar calon PMI tetap berangkat. Terakhir fenomena deportasi yang kini tak hanya menimpa pria dan wanita, tetapi juga anak-anak.

​Prof. Yahya menekankan sesuai Undang-Undang, fokusnya adalah “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” bukan pelarangan kerja. Artinya, negara menyadari migrasi akan terus didorong.

“Oleh karena itu, negara harus fokus pada perlindungan menyeluruh,” tegasnya.

​Melihat tingginya target devisa dan risiko yang dihadapi PMI, langkah perbaikan paling fundamental menurutnya harus dimulai dari hulu, yaitu tahap pencegahan sebelum keberangkatan.

“Selama ini mungkin kita hanya fokus pada yang sudah ada, ada masalah dipulangkan, deportasi, yang sedang bekerja itu berbagai macam masalah. Tapi pernahkah kita menyentuh persoalan pencegahan? Siapa yang bisa menjamin safety mereka kerja di sana?” ujar Prof. Yahya.

​Diakhir penyampaiannya, Yahya menegaskan tanggung jawab negara untuk “Pahlawan Devisa” ini harus diwujudkan.

“Salah satunya, pemberian perlindungan menyeluruh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencakup pekerja, keluarga, serta sebelum, selama, dan setelah bekerja, sesuai amanat undang-undang,” pesannya.

Fokus lainnya pada pencegahan dan mampu mengatasi persoalan PMI yang akan berangkat, termasuk memutus rantai sindikat ilegal, meningkatkan keterampilan dari low skill ke high skill , serta menjamin pembiayaan dan perlindungan hukum sejak awal.

Terakhir mewujudkan kerja aman dan bermartabat dengan total devisa yang mencapai ratusan triliun, PMI layak mendapatkan jaminan penuh agar tidak lagi merasa seperti “main lotre” saat mencari pekerjaan di luar negeri.(Mt)

Tags: bp3miHeadlineICMIPekerja Migran IndonesiaPmiprof Yahya Ahmad ZeintkitkwUBTuniversitas borneo tarakan

Berita Lainnya

Daerah

Wujudkan Kesempatan Setara, PKT Gelar Magang Inklusif Penyandang Disabilitas

17 November 2026 06:30
Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis
Daerah

Ibrahim Ali Terima Audiensi KPPG Kaltara, Bahas Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

16 November 2026 17:37
Daerah

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

16 November 2026 17:25
Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek
Daerah

Jembatan Perintis Garuda di Buong Baru Tana Tidung Masuk Tahap Pengecoran Dek

16 November 2026 17:23
Daerah

Zainal Paliwang Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Pertahankan Tradisi Berladang

16 November 2026 16:59
Pastikan Stok Aman, Pertamina Ingatkan Syarat Mutlak Pengambilan BBM Bersubsidi Nelayan
Daerah

Pastikan Stok Aman, Pertamina Ingatkan Syarat Mutlak Pengambilan BBM Bersubsidi Nelayan

16 November 2026 15:38
Next Post

Qubika Nusantara Glow Run 7K 2025: Lari Sambil Nikmati Suasana Malam Nusantara

Sukses Besar! Porserosi Tarakan Cetak Talenta Muda Lewat “Rollerskate dan Skateboard Competition”

Sukses Besar! Porserosi Tarakan Cetak Talenta Muda Lewat "Rollerskate dan Skateboard Competition"

Dishub Balikpapan Perketat Pengawasan Parkir Akhir Pekan

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Sikat Perusahaan Nakal Menahan Ijazah Pekerja, DPRD Tarakan Desak Disnaker Bentuk PPNS 

Sikat Perusahaan Nakal Menahan Ijazah Pekerja, DPRD Tarakan Desak Disnaker Bentuk PPNS 

17 November 2026 13:36
DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

17 November 2026 13:12
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP