TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan bertema “Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal” sebagai upaya memperkuat kapasitas, koordinasi, dan kesiapan lembaga pengawas pemilu menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks.
Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, serta didukung pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah-langkah pengawasan yang efektif, dan memastikan seluruh tahapan pemilu di wilayah Kaltara dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menegaskan penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Ia menyatakan, Bawaslu bukan sekadar pengawas administrasi pemilu, melainkan juga penjaga marwah demokrasi yang memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.
“Penguatan kapasitas dan sinergi antar instansi menjadi kunci agar pengawasan pemilu berjalan maksimal. Forum ini membuka kesempatan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif, sehingga demokrasi di Kalimantan Utara dapat tumbuh sehat dan berpihak pada rakyat,” ujar Zainal.
Ia menambahkan koordinasi lintas sektor antara Bawaslu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil akan memperkuat tata kelola demokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk mendukung penguatan Bawaslu melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan pesta demokrasi sebagai sarana pemersatu bangsa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Totok Haryono, memberikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu Kaltara yang dinilainya telah menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Totok menekankan tugas Bawaslu tidak hanya terjadi saat tahapan pemilu, tetapi juga selama masa non-tahapan, ketika lembaga harus mempersiapkan sistem pengawasan yang lebih baik untuk pemilu mendatang.
“Bawaslu adalah representasi reformasi dan kehendak rakyat dalam menjaga demokrasi. Tantangan selalu ada, tetapi kami bertanggung jawab untuk terus memperbaiki sistem pengawasan sehingga pemilu berikutnya lebih baik dan terpercaya,” kata Totok.
Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi dan sesi strategis dengan jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil.
Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta membangun strategi mitigasi terhadap potensi pelanggaran pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Totok, keterlibatan aktif seluruh pihak dalam forum seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan transparan.
“Sehingga Bawaslu Kaltara dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjamin pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post