BULUNGAN – Rencana Pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh pemerintah pusat ke daerah tentu akan berdampak pada percepatan pembangunan, sehingga diperlukan strategi dan upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menghadapi tantangan tersebut, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun startegi melalui program – program yang selaras dengan pusat.
Kadis ESDM Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan mengatakan pihaknya akan lebih cepat dan agresif untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Kita akan lebih cepat dan agresif membangun koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM maupun PT PLN agar kita tidak mengandalkan anggaran daerah,” ujarnya.
Koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN adalah satu upaya ESDM untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah pedalaman dan perbatasan yang yang saat ini masih banyak yang belum berlistrik.
“Daerah – daerah yang belum tersedia energi listrik masih banyak, makanya kita sudah menyiapkan beberapa dokumen pengajuan usulan desa – desa yang belum berlistrik,” ungkapnya.
Dokumen dokumen tersebut sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Kementerian ESDM dan PT PLN. Di harapkan Kaltara menjadi prioritas sehingga tidak mengandalkan anggaran dari daerah.
Sementara itu, Ia menambahkan terkait dengan besaran anggaran dari pusat melalui dana bagi hasil (DBH) khususnya Migas saat ini pihaknya belum menerima data sehingga belum diketahui besarannya. (**)
Discussion about this post