TARAKAN, Fokusborneo.com – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-18 pada Minggu (8/2/2026) menjadi titik balik bagi DPD Gerindra Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menunjukkan aksi nyata. Alih-alih menggelar seremoni mewah di gedung, partai besutan Prabowo Subianto ini memilih turun ke lapangan untuk menangani persoalan sampah plastik dan limbah laut di Kaltara.
Ketua DPD Gerindra Kaltara, Ibnu Saud Is, menegaskan bahwa perayaan tahun ini mengusung tema “Kompak Bergerak dan Berdampak”. Salah satu dampak konkret yang sedang digarap adalah mencari solusi jangka panjang bagi penumpukan sampah yang selama ini dianggap sebagai beban lingkungan.
Ibnu Saud menyoroti banyaknya sampah plastik dan tali rapuh akibat aktivitas budidaya rumput laut yang kerap menepi di pesisir, mulai dari Nunukan hingga Tarakan. Menurutnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar memungut sampah, tetapi harus melalui pendekatan ekonomi.
“Kita sedang mencari formulasi harga agar plastik-plastik ini ada gunanya. Saya yakin melalui teknologi dari anak muda kreatif, sampah ini bisa dijadikan paving block atau produk lainnya. Jika satu botol dihargai rupiah tertentu, masyarakat akan melihat sampah bukan sebagai kotoran, tapi sebagai penghasilan,” ungkap Ibnu Saud.
Ia menambahkan, Gerindra secara mandiri akan melakukan kajian teknologi dan ekonomi agar pengelolaan sampah ini memberikan benefit langsung kepada masyarakat pesisir.
Selaras dengan instruksi pusat, Ibnu Saud juga memerintahkan pencabutan seluruh atribut partai seperti bendera yang dipasang tidak beraturan di pagar-pagar rumah warga atau pinggir jalan.
Pemasangan hanya diizinkan pada media berbayar seperti billboard atau body cover karena berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak.
Kader diinstruksikan melakukan kerja bakti di lokasi strategis seperti kawasan Sebengkok dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kemudian pembagian beras dan paket sembako dilakukan secara simultan di seluruh kecamatan hingga akhir bulan Februari.
Sebagai tokoh yang juga berada di pemerintahan, Ibnu Saud mengakui bahwa menangani sampah melalui jalur birokrasi seringkali terhambat oleh regulasi dan perencanaan yang panjang. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuatan partai untuk bergerak lebih gesit.
“Di pemerintah itu rantai pengambilan keputusannya panjang. Tapi kalau di partai, saya perintahkan hari ini cek alat pengolahnya, kalau ada kita beli. Kita ingin ada langkah konkret yang diambil sekarang juga, bukan menunggu kunjungan kerja yang lama,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post