TARAKAN, Fokusborneo.com – Keberhasilan seseorang seringkali tidak dilihat dari titik di mana ia berdiri sekarang, melainkan dari seberapa jauh ia telah melangkah.
Itulah gambaran tepat bagi Supa’ad, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang meniti karier politiknya dari getirnya kehidupan sebagai perantau.
Perjalanan Supa’ad dimulai pada tahun 1979. Dibawa oleh ibunya yang saat itu berstatus janda, Supa’ad kecil menginjakkan kaki di bumi Kalimantan dengan satu alasan kuat yaitu kemiskinan.
”Saya pindah ke Tarakan jauh-jauh karena saya orang miskin. Di desa asal, saya merasa tidak akan pernah berkembang,” kenang bapak dua anak ini.
Tak lama di Tarakan, ia pindah ke Nunukan. Di sana, kerasnya hidup mulai menempa mentalnya.
Sambil menempuh pendidikan dasar, Supa’ad kecil tidak malu membantu ibunya berjualan soto ayam setiap sore, sementara ayahnya bekerja sebagai tenaga honorer di PT Inhutani.
”Kenapa saya ceritakan ini? Supaya orang tahu bahwa saya sukses menjadi anggota DPRD karena ditempa oleh kesulitan. Orang yang ditempa kesulitan mentalnya jauh lebih kuat dibanding mereka yang lahir dengan sumber ekonomi mapan,” tegasnya.
Nasib membawa Supa’ad kembali ke Tarakan setelah ayahnya terkena PHK. Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Tarakan dan lulus pada tahun 1989.
Pengalaman hidup sebagai anak buruh dan pedagang kaki lima inilah yang membentuk empati politiknya saat ini.
Ia mengaku selalu merasa terpanggil setiap kali mendengar keluhan karyawan atau pelaku UMKM.
“Kalau saya mendengar pedagang kaki lima atau UMKM mengeluh kesulitan, hati saya langsung tersentuh. Saya dibesarkan dari hidup yang seperti itu,” tambahnya.
Kini, sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Supa’ad fokus mengawal program-program kerakyatan yang selaras dengan visi nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dua fokus utamanya adalah pendirian Koperasi Merah Putih. Ia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Kaltara.
Begitu juga Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai wakil Rakyat memastikan program pemenuhan gizi ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan..
Di tengah semangatnya membawa aspirasi warga, Supa’ad juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang sedang menantang. APBD Provinsi Kaltara mengalami penurunan signifikan sekitar Rp600 miliar, dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,472 triliun.
Penurunan ini menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor agar pembangunan tidak stagnan.
Supa’ad berkomitmen untuk menjembatani usulan-usulan masyarakat, termasuk masalah infrastruktur dan kesehatan, kepada Gubernur dan dinas terkait meski dalam keterbatasan anggaran.
”Jangan hanya lihat saya saat sudah menjadi anggota DPRD, tapi lihat sejarahnya. Kita semua punya sejarah dan harapan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post