TIDENG PALE, Fokusborneo.com – Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tana Tidung, Senin (30/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Sabri menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus evaluasi terhadap kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025,” ujar Sabri.
Ia mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025 mencapai Rp1,07 triliun atau 104,79 persen dari target sebesar Rp1,02 triliun.
Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 168,19 persen, pendapatan transfer sebesar 102,83 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 54,47 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,16 triliun atau 81,31 persen dari total anggaran Rp1,43 triliun.
Sabri menyebut, secara umum capaian kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang baik, meskipun terdapat sejumlah tantangan, terutama penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48 persen yang dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Meski pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, indikator pembangunan manusia justru meningkat sebesar satu persen. Ini menunjukkan bahwa program pembangunan tetap berjalan dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor sosial. Beberapa capaian di antaranya sektor pendidikan dengan rata-rata kinerja sekitar 80 persen, kesehatan 98,28 persen, infrastruktur 91,47 persen, serta sektor sosial mencapai 95,98 persen.
Menurut Sabri, pembangunan daerah ke depan harus dilakukan secara terukur dan realistis dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada, termasuk kondisi global dan kebijakan nasional.
“Kita harus tetap optimistis, namun juga realistis dalam merencanakan program pembangunan, dengan menetapkan prioritas yang tepat demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.
“Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, agar indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” tutup Sabri.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Tana Tidung, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tokoh masyarakat. Penyampaian LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme tahunan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah ke depan.(*/hr)
Discussion about this post