TARAKAN, Fokusborneo.com – Ada yang berbeda dari penyerapan aspirasi atau reses yang dilakukan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah.
Jika biasanya reses dipenuhi dengan pemaparan searah dari wakil rakyat, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Tarakan ini justru memilih metode dibalik.
Ia memosisikan diri lebih banyak mendengarkan dan mengevaluasi langsung efektivitas program pemerintah yang sudah berjalan di tengah masyarakat.
Hal itu terlihat saat Syamsuddin saat menggelar reses bersama warga Kelurahan Selumit, khususnya warga RT 7 bertempat di Rumah Makan Padang Mak Etek, Senin (18/5/26).
”Mekanisme khusus di RT ini saya balik. Saya yang cenderung ingin mendengarkan dan mendapatkan masukan dari warga terkait program yang sudah berjalan,” ujar Syamsuddin.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Syamsuddin secara interaktif melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk memancing testimoni warga.
Salah satu fokus utamanya adalah mengenai program Beasiswa Kaltara Unggul yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Dari dialog tersebut, ia menemukan dua fakta menarik di lapangan. Di satu sisi, ada warga yang mengaku sama sekali belum mengetahui keberadaan program beasiswa unggul ini.
Di sisi lain, ada cerita sukses dari salah seorang mahasiswa STIE di Tarakan yang mengaku sangat terbantu karena berhasil menerima beasiswa tersebut secara berturut-turut selama 4 tahun masa kuliahnya.
”Dari sini kita tahu kendalanya. Berarti sosialisasi beasiswa ini belum masif ke bawah. Sementara untuk yang sudah menerima, cerita positifnya membuktikan program ini sebenarnya sangat membantu,” jelasnya.
Selain masalah beasiswa, warga Selumit juga menyampaikan rapor mengejutkan terkait realisasi infrastruktur fisik seperti akses jalan, kanalisasi, dan perbaikan parit.
Warga mengeluhkan adanya pemotongan panjang volume pengerjaan di lapangan akibat kendala anggaran dan pemotongan pajak.
“Misalnya, usulan jalan yang disetujui sepanjang 25 meter, pada realisasinya menyusut menjadi 20 meter, atau bahkan ada warga yang harus menuntaskan sisa panjang jalan secara mandiri karena keterbatasan anggaran,” bebernya.
Merespons keluhan-keluhan tersebut, Politisi PKS itu menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kendala infrastruktur tersebut di tingkat legislatif.
Ia juga sengaja membawa tim khusus untuk mencatat setiap detail kendala agar bisa dievaluasi bersama jajaran eksekutif.
Menariknya, Syamsuddin secara jujur mengakui dirinya sengaja membatasi ruang untuk menampung proposal atau janji-janji baru dalam reses kali ini. Langkah realistis ini diambil mengingat kondisi anggaran daerah yang saat ini sedang kurang sehat.
”Daripada kita banyak menimbulkan janji kepada masyarakat di tengah kondisi anggaran yang lagi kurang sehat, lebih baik saat ini kita fokus memperbaiki sistem yang ada dulu. Kita perbaiki apa yang kurang, dan kita kawal kendala yang dihadapi warga,” pungkas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara tersebut.(*/mt)
Discussion about this post