YOGYAKARTA, Fokusborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/06/2026). Dalam dialog terbuka tersebut, Menteri Nusron menyatakan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta dialog yang mayoritas merupakan mahasiswa.
Dalam dialog yang digelar untuk memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan pancasila,” lanjut Menteri Nusron.
Lebih lanjut, kegiatan yang berlangsung pada Senin malam tersebut juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. Menurutnya, setiap individu perlu terus melakukan perbaikan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. “Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. “Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujar Menteri Nusron.
Kopdar kali ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog kali ini sempat berlangsung selama 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena suasana menjadi tidak kondusif. Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto beserta jajaran. (AR/FA)
Discussion about this post