Kunjungan Komisi II DPR RI di Balikpapan, BPN Kaltim Tegaskan Dukungan Kebijakan Pertanahan untuk IKN

BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ahmad Syafruddin, S.H., mendampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (17/06/2026).

Kegiatan tersebut membahas pengawasan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa serta pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

Pertemuan ini dihadiri oleh Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur, Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta jajaran, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN beserta jajaran, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota juga turut hadir memberikan dukungan serta penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan pertanahan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, memaparkan peran strategis Kanwil BPN Kaltim dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya melalui pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan pembangunan berjalan lancar sekaligus memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan ruang di kawasan IKN.

“Kanwil BPN Kaltim terus berkomitmen mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan IKN melalui proses pengadaan tanah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujar Shamy Ardian.

Kehadiran Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan aktif satuan kerja di daerah dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan strategis nasional di Kalimantan Timur.(*/KANTAHBPN)