TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Evaluasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tana Tidung menyoroti pentingnya peningkatan cakupan penimbangan balita agar kondisi tumbuh kembang anak dapat dipetakan lebih akurat dan menjadi dasar penyusunan intervensi yang tepat sasaran.
Kondisi tersebut dibahas dalam rangkaian rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Tana Tidung sekaligus Ketua TPPS Kabupaten, Sabri, di Kecamatan Betayau pada Kamis (25/6/2026) dan dilanjutkan bersama Kecamatan Sesayap pada Jumat (26/6/2026).
Dalam evaluasi yang disampaikan, pemerintah daerah menilai perubahan persentase stunting saat ini perlu dibaca secara menyeluruh karena dipengaruhi tingkat partisipasi penimbangan anak.
“Rendahnya cakupan penimbangan dikhawatirkan berdampak pada akurasi pemetaan kondisi tumbuh kembang balita di setiap wilayah,” kata Sabri.
Selain itu, peningkatan kehadiran anak dalam kegiatan pemantauan perlu menjadi perhatian bersama agar langkah penanganan yang disusun dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.
“Semakin banyak anak yang mengikuti penimbangan secara rutin, semakin jelas kondisi yang dapat dipetakan. Dengan begitu, langkah penanganan tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan keterlibatan keluarga memiliki peran penting karena pemantauan pertumbuhan anak tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan.
“Posyandu jangan hanya dijadikan tempat mencatat berat badan anak. Tapi, dari sana perkembangan anak dapat dipantau dan kebutuhan pendampingan bisa diketahui lebih awal,” katanya.
Melalui forum tersebut, TPPS juga menekankan sejumlah langkah percepatan, di antaranya edukasi pemenuhan gizi dari tingkat keluarga, peningkatan partisipasi masyarakat ke Posyandu melalui penguatan layanan, serta perbaikan sistem pelaporan dari kader, pemerintah desa hingga pemerintah daerah.
Keterbukaan data pada tingkat desa turut menjadi perhatian agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan intervensi yang diberikan tidak meleset dari sasaran.
“Data yang baik akan membantu menentukan prioritas penanganan. Karena itu pelaporan dari lapangan dan pelaksanaan penimbangan perlu berjalan seiring agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat digunakan,” ujar Sabri.
Dalam rapat koordinasi bersama Kecamatan Sesayap, para kepala desa dan kader Posyandu turut menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi selama pendampingan di lapangan.
Permasalahan yang disampaikan antara lain rendahnya partisipasi warga, masih adanya stigma terkait stunting, hingga kesulitan menemui orang tua meskipun kader telah melakukan pendekatan langsung.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah mendorong pendekatan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan data kependudukan, penguatan edukasi saat layanan Posyandu berlangsung, serta peningkatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
“Percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ketika koordinasi berjalan dan masyarakat ikut berpartisipasi, upaya perbaikan tumbuh kembang anak dapat dilakukan lebih efektif,” tuturnya.
Rangkaian rapat koordinasi tersebut turut dihadiri camat beserta jajaran, kepala desa atau perwakilan desa, Dinas Kesehatan, Bappeda, BKKBN, PKK, kepala puskesmas, kader Posyandu, serta unsur terkait lainnya sebagai bagian dari penguatan langkah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tana Tidung. (*)
Discussion about this post