TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Keterlibatan perempuan dalam politik dinilai perlu diarahkan pada ruang pengambilan keputusan, bukan berhenti pada pemenuhan jumlah keterwakilan di parlemen. Kehadiran perempuan di lembaga politik dinilai penting agar pengalaman dan kebutuhan perempuan ikut dipertimbangkan ketika kebijakan daerah disusun.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Tidung, Vamelia Ibrahim, S.E., M.Pd., saat menjadi narasumber podcast Obraspol (Obrolan Santai Bersama Kesbangpol) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung, Senin (14/9/2026).
“Perempuan perlu hadir dalam proses pengambilan keputusan. Kuota 30 persen jangan berhenti pada angka keterwakilan, tetapi harus memberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan dan gagasan ketika kebijakan publik dibahas,” kata Vamelia.
Menurutnya, pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan perspektif berbeda ketika membahas persoalan pembangunan. Berbagai isu mulai dari keluarga, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari pengalaman langsung masyarakat.
Vamelia juga menceritakan pengalamannya menjalankan sejumlah peran secara bersamaan. Sebagai anggota DPRD Kaltara dan Ketua TP PKK KTT, ia harus membagi waktu antara tugas politik, kegiatan organisasi dan kehidupan keluarga.
“Menjalankan beberapa tanggung jawab memang membutuhkan pengaturan waktu yang baik. Di tengah pekerjaan yang padat, keluarga tetap harus mendapat perhatian. Bagi saya, kualitas waktu bersama keluarga tetap penting meskipun waktunya terbatas,” ujarnya.
Pembahasan dalam podcast tersebut turut menyentuh sejumlah aspirasi Kabupaten Tana Tidung yang dikawal Vamelia di tingkat provinsi. Aspirasi itu berkaitan dengan pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan bagi anak muda, bantuan keagamaan, pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum.
Menurut Vamelia, keterlibatan dalam politik perlu memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari daerah menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai ruang kewenangan yang dimiliki di tingkat provinsi.
“Ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan, tugas kami adalah membawa aspirasi itu ke ruang pembahasan sesuai kewenangan. Ada sektor ekonomi, keterampilan anak muda, pendidikan, kesehatan sampai fasilitas umum. Semua memiliki kebutuhan yang berbeda dan perlu dikawal sesuai prosesnya,” tuturnya.
Ia juga menyebut pengembangan PAUD, gerakan literasi dan sektor kesehatan memiliki hubungan erat dengan pembangunan keluarga. Menurutnya, kebijakan yang menyentuh kelompok tersebut akan ikut menentukan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Podcast Obraspol bertema “Perempuan dan Politik” tersebut menjadi ruang bagi Vamelia untuk berbagi pandangan mengenai posisi perempuan dalam kehidupan politik sekaligus pengalamannya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan penggerak organisasi kemasyarakatan.
Vamelia mengajak perempuan di Tana Tidung dan Kaltara meningkatkan keberanian untuk terlibat dalam ruang publik. Menurutnya, perempuan memiliki kesempatan untuk mengambil peran lebih besar selama mampu membangun kapasitas dan menyampaikan gagasan secara konsisten.
“Perempuan harus berani menyampaikan pendapat dan mengambil peran ketika ada ruang untuk berkontribusi. Kita mampu memimpin, memahami persoalan dan ikut mencari jalan keluarnya. Jadi suara perempuan harus hadir dalam setiap pembahasan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” pungkas Vamelia.(**)
Discussion about this post