TARAKAN, Fokusborneo.com – BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan DPRD Kaltara dijadwalkan menggelar rapat rekonsiliasi finalisasi kepesertaan di Tanjung Selor pada Selasa (30/9/2026) besok.
Pertemuan penting ini dilakukan untuk memastikan kepastian penanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 30.727 masyarakat Kaltara.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menyampaikan rekonsiliasi bersama Pemprov Kaltara, DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota ini bertujuan mencari solusi dan titik terang agar tidak terjadi kekosongan status kepesertaan aktif warga.
“Besok, Selasa (30/9/2026), kita akan menggelar pertemuan finalisasi melalui acara rekonsiliasi di Tanjung Selor antara provinsi, DPRD, dan kabupaten/kota. Harapan kita bersama terjadi pencerahan sehingga tidak ada kekosongan jaminan kesehatan,” ujar Yusef, Senin (19/9/26).
Yusef menegaskan, langkah mitigasi dan preventif ini sangat krusial agar pelayanan publik di sektor kesehatan tidak terganggu. BPJS Kesehatan menyoroti sejumlah risiko nyata jika terjadi kekosongan atau penonaktifan kepesertaan per 1 Oktober.
Salah satunya, pasien yang telah mengantongi surat rujukan berpotensi tidak dapat dilayani jika status kartu mendadak non-aktif pada saat jadwal berobat. Selain itu, pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah (hemodialisa) dan kemoterapi terancam mengalami kendala penjaminan.
Termasuk peserta asal Kaltara yang saat ini sedang menjalani pengobatan rujukan di luar daerah, seperti Balikpapan dan Samarinda, berisiko terdampak.
Selain membahas skema penanggungan provinsi dan kabupaten/kota, Yusef mengungkapkan tantangan jaminan kesehatan di Kaltara masih cukup besar. Saat ini tercatat sekitar 114.000 peserta JKN di wilayah Kaltara berstatus non-aktif.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah daerah terus berupaya mencicil pendaftaran dan penanggungan kepesertaan tersebut.
Berdasarkan data terbaru, kuota yang ditanggung provinsi tersisa sekitar 9.800 peserta, sementara masih ada sekitar 100.000 warga yang membutuhkan perhatian dan kerja sama lintas sektor.
Yusef menghimbau kepada masyarakat mengenai pentingnya proteksi finansial melalui jaminan kesehatan.
”Prinsip jaminan kesehatan adalah memberikan perlindungan finansial saat risiko sakit datang tanpa diprediksi. Melalui pertemuan besok di Tanjung Selor, kita berkomitmen mengawal hak layanan kesehatan seluruh masyarakat Kaltara,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post