TARAKAN, Fokusborneo.com – Komitmen mengawal aspirasi masyarakat pesisir dibuktikan secara nyata parlemen Kota Tarakan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Timur, Asrin Saleh, menegaskan penantian belasan tahun warga Tanjung Pasir dan Tanjung Batu untuk menikmati infrastruktur jalan yang layak kini resmi terealisasi.
Infrastruktur berupa jalan ulinisasi tersebut mencakup kawasan pemukiman warga yang tersebar di wilayah RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, hingga RT 23.
Asrin Saleh mengungkapkan, sejak tahun 2012 atau selama kurang lebih 14 tahun, masyarakat kawasan pesisir tersebut harus bertahan dengan kondisi akses jalan yang sangat memprihatinkan.
Demi beraktivitas sehari-hari, warga terpaksa membangun jalan secara swadaya melalui gotong royong menggunakan kayu-kayu bundar seadanya yang diambil dari gunung.
”Selama bertahun-tahun wilayah ini hanya ditinjau dan dilihat tanpa ada kepastian pengerjaan. Karena itu, begitu amanah wakil rakyat diberikan kepada kami, aspirasi ini langsung kami jadikan atensi dan prioritas utama untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kota Tarakan, khususnya kepada Wali Kota,” tegas Asrin.
Politisi Golkar tersebut mengapresiasi langkah responsif Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan yang menindaklanjuti secara serius usulan DPRD.
Pembangunan jalan ulinisasi ini didanai melalui APBD Murni Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026, yang juga dikolaborasikan dengan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Anggaran Dana Kelurahan (ADK).
”Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan kebanggaan bagi kami sebagai penyambung suara warga pesisir. Saat ini, jalan ulinisasi sudah berdiri kokoh, kondusif, dan dapat diakses warga dengan aman serta nyaman,” terangnya lugas.
Kendati demikian, Asrin menegaskan selesainya proyek ulinisasi tersebut tidak lantas membuat DPRD berpuas diri.
Ia mengakui masih banyak ‘pekerjaan rumah’ (PR) pembangunan infrastruktur pesisir yang belum tersentuh di wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu.
Di tengah situasi fiskal daerah yang menghadapi tantangan efisiensi serta dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, Asrin menjamin pihak legislatif tidak akan tinggal diam atau menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk berhenti membangun.
”Efisiensi dan pemotongan TKD memang menjadi tantangan berat bagi APBD Kota Tarakan. Namun, hal itu sama sekali bukan alasan untuk melupakan kebutuhan mendasar rakyat. DPRD akan terus memutar otak dan mendorong Pemkot agar memetakan pembangunan berbasis kriteria urgensi serta skala prioritas yang ketat,” ujar Asrin.
Ia pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat pesisir untuk tetap bersabar dan mengawal proses pembangunan yang masih berjalan bertahap.
”Semua butuh proses dan mekanisme penganggaran. Kami pastikan aspirasi warga yang belum terakomodasi akan terus kami dorong dan kawal di DPRD hingga tuntas,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post