BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Persidangan perkara dugaan penipuan dan penggelapan transaksi batu split senilai Rp7,8 miliar antara PT Sukses Jaya Energi (SJE) dan PT Borneo Manunggal Pratama (BMP) mengungkap fakta mengenai penerbitan lapomeriksaan material yang tidak didahului pengujian laboratorium.
Salah seorang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendro Susilo, staf laboratorium Institut Teknologi Kalimantan (ITK), mengakui pernah membuat laporan data material batu tanpa melakukan pengujian terhadap sampel yang diterimanya.
Pengakuan itu disampaikan dalam sidang lanjutan perkara nomor 507/Pid.B/2026/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kamis (12/11/2026). Dalam persidangan tersebut, JPU menghadirkan dua saksi, yakni Hendro Susilo dan Suwarno, supervisor laboratorium teknik sipil Universitas Balikpapan (Uniba).
Di hadapan majelis hakim, Hendro menceritakan awal mula dirinya diminta membuat laporan pemeriksaan material batu yang disebut berasal dari Bojonegara. Permintaan itu datang dari Reza, mantan karyawan PT BMP, melalui komunikasi WhatsApp pada Januari 2024.
Hendro menjelaskan, penerbitan laporan pengujian laboratorium semestinya diawali dengan permohonan resmi, pembayaran biaya pemeriksaan, hingga pengujian sampel. Rangkaian proses tersebut biasanya membutuhkan waktu satu sampai dua minggu sebelum hasilnya diserahkan kepada pemohon.
Namun, prosedur itu tidak dijalankan dalam permintaan yang diterimanya. Hendro hanya menerima sampel batu sekitar dua karung dan diminta segera membuat laporan tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium.
“Dia minta jangan diuji, karena bos saya minta cepat dan besok bisa selesai,” ungkap Hendro saat memberikan keterangan di persidangan.
Ia mengaku sempat mempertanyakan permintaan tersebut. Namun, laporan tetap dibuat menggunakan format yang tersedia berdasarkan informasi material yang diberikan Reza. Dokumen itu hanya berupa laporan sementara dan tidak dilengkapi tanda tangan kepala laboratorium.
Hendro kembali menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pengujian terhadap sampel batu tersebut. “Saya buat surat data batunya sekali saja tanpa diuji laboratorium,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Hendro juga mengungkap penerimaan uang sebesar Rp2 juta yang disebut berasal dari seseorang bernama Jeklin. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber rekening yang digunakan untuk mengirimkan uang tersebut.
Ia menyebut tindakan membuat laporan tanpa pengujian itu merupakan kejadian pertama selama bekerja di laboratorium ITK. Atas perbuatannya, Hendro mengaku telah menerima teguran tertulis berupa surat peringatan pertama (SP1) dari institusi tempatnya bekerja.
Mendengar keterangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Imran Marannu Iriansyah mengingatkan Hendro agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak merekayasa fakta. Hakim juga mengingatkan tindakan yang dilakukan saksi dapat membawa konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri.
Sementara itu, saksi kedua, Suwarno, memberikan keterangan berbeda terkait pemeriksaan material batu di laboratorium teknik sipil Uniba sekitar 25 Januari 2024. Ia menjelaskan pemeriksaan sampel yang diterima laboratorium tetap harus mengikuti tahapan teknis dan administrasi.
Suwarno yang telah bekerja sebagai supervisor laboratorium sejak 2014 itu mengungkapkan pernah menerima sampel batu dari seseorang bernama Ali Syahban. Material tersebut disebut untuk keperluan pribadi dengan beberapa ukuran, yakni 10, 20, dan 30 milimeter.
Ia menerangkan pengujian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengeringan menggunakan oven, penimbangan, pencucian, pengeringan kembali, hingga pengayakan untuk mengetahui karakteristik material. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui sebagian material berada di luar spesifikasi.
Meski pengujian teknis telah dilakukan, Suwarno menjelaskan dokumen hasil pemeriksaan yang diserahkan saat itu masih berupa berkas PDF. Dokumen tersebut belum dicetak, dijilid, maupun dibubuhi tanda tangan basah sehingga belum dapat dinyatakan sebagai laporan pengujian resmi.
Selain persoalan dokumen, Suwarno juga menerangkan pengujian tersebut tidak dilengkapi seluruh persyaratan administrasi dan dokumentasi pengambilan sampel. Menurut prosedur, pengambilan material semestinya melibatkan tiga unsur, yakni pemilik material, konsultan, dan kontraktor.
“Saya tidak tahu batu ini milik siapa. Seharusnya ada tiga unsur, pemilik batu, konsultan, dan dokumentasi pengambilan material,” jelasnya.
Suwarno juga menegaskan tidak menerima pembayaran atau uang terkait pemeriksaan material tersebut. Ia menyatakan hanya menjalankan pemeriksaan sesuai tahapan teknis laboratorium.
Kedua kesaksian itu memberikan gambaran berbeda mengenai proses pemeriksaan material batu yang muncul dalam perkara transaksi antara PT SJE dan PT BMP. Keterangan Hendro berkaitan dengan pembuatan laporan tanpa pengujian, sedangkan Suwarno menjelaskan pemeriksaan teknis yang dilakukan di laboratorium Uniba beserta keterbatasan dokumen hasilnya.
Persidangan masih akan berlanjut untuk mendalami keterangan para saksi serta keterkaitan dokumen pemeriksaan material dengan perkara yang menjerat Direktur PT BMP, Linda Sophia Rolos, sebagai terdakwa.
Setelah pemeriksaan kedua saksi selesai, majelis hakim menunda persidangan selama dua pekan. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026). (oc/*)
Discussion about this post