TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Beleid baru ini dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia (SDM) serta memastikan pemerataan akses buku bermutu hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menegaskan kehadiran Perda ini bukan sekadar menyusun norma hukum atau dokumen administratif semata, melainkan langkah strategis untuk menyiapkan fondasi kebijakan dalam memperluas pengetahuan masyarakat.
“Pansus IV menyadari bahwa pembahasan Raperda ini bukan semata-mata menyusun norma hukum. Lebih dari itu, kita sedang menyiapkan fondasi kebijakan untuk memperluas pengetahuan, memperkuat kualitas pendidikan, menjaga identitas budaya, dan meningkatkan daya saing masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Syamsuddin Arfah, ditemui, Minggu (15/11/26).
Syamsuddin menyoroti karakter geografis Kaltara yang unik sebagai wilayah perbatasan negara, pesisir, kepulauan, hingga pedalaman yang kerap menghadapi tantangan konektivitas.
Kondisi tersebut membuat akses terhadap buku bermutu dan layanan literasi belum sepenuhnya merata.
Ia juga merujuk pada data Rapor Pendidikan 2025 dari mitra pembangunan INOVASI yang mencatat sekitar 66,7 persen murid SD negeri dan 66,3 persen murid madrasah di Kaltara yang telah mencapai standar minimum literasi.
Artinya, masih ada sekitar sepertiga peserta didik yang membutuhkan dukungan penguatan ekosistem belajar yang lebih serius.
”Oleh sebab itu, Perda ini harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan belajar. Anak di Krayan, Apau Kayan, perbatasan, pulau-pulau, maupun pusat perkotaan harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh bahan bacaan yang bermutu dan sesuai kebutuhannya,” tegas Syamsuddin.
Secara rinci, Raperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi ini mencakup 11 bab dan 23 pasal. Ruang lingkup utamanya meliputi penyediaan buku teks dan nonteks yang bermutu, pengembangan buku muatan lokal, penerbitan naskah kuno, pembinaan pelaku perbukuan lokal, penguatan ekosistem kolaborasi, hingga literasi digital di era modern.
Pansus IV berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dapat segera menindaklanjuti aturan ini melalui program turunan yang terukur, penganggaran yang jelas, serta pengawasan yang ketat agar budaya literasi benar-benar hidup di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat.(**)














Discussion about this post