TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, mendesak percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah Kaltara.
Kehadiran lembaga peradilan khusus buruh ini dinilai sudah sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi para pekerja dan pengusaha di Bumi Benuanta.
Desakan tersebut disampaikannya di hadapan puluhan perwakilan warga dan buruh saat menggelar kegiatan reses di Cafe Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/26).
Menurut Syamsuddin, selama ini para buruh di Kaltara kerap menghadapi kendala besar ketika berselisih dengan perusahaan.
Lantaran belum adanya PHI di tingkat provinsi, proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan seringkali harus dirujuk ke luar daerah, yang tentu memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
”Persoalan ketenagakerjaan di Kaltara terus berkembang seiring dengan masifnya investasi dan pertumbuhan industri. Sudah sepatutnya Kaltara memiliki Pengadilan Hubungan Industrial sendiri agar hak-hak buruh maupun hak pemberi kerja dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan transparan di daerah,” ujar Syamsuddin di hadapan peserta reses.
Dalam sesi dialog yang berlangsung dinamis tersebut, para perwakilan buruh menyambut antusias aspirasi yang disuarakan oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Sejumlah buruh menyampaikan berbagai keluhan di lapangan, mulai dari persoalan hak normatif, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga penerapan upah yang belum sepenuhnya ideal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syamsuddin menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat legislatif dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Ia menilai, harmonisasi antara dunia usaha dan kesejahteraan buruh adalah kunci utama terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di Kaltara.
”Reses ini adalah saluran resmi untuk mendengar langsung jeritan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita para buruh. Aspirasi pembentukan PHI ini akan kami kawal dan suarakan agar segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(**)












Discussion about this post