TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan terus mematangkan langkah strategis untuk melindungi masyarakatnya melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan, Sukir, menegaskan kehadiran investasi, pertumbuhan perusahaan, serta berkembangnya aktivitas usaha di Kota Tarakan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi wajib berbanding lurus dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang adil bagi warga lokal.
”Jangan sampai pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” ujar Sukir kepada Fokusborneo.com, Senin (16/11/26).
Bagi Fraksi PKS, Raperda ini memiliki arti yang sangat strategis sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta pemerataan manfaat pembangunan di Kota Tarakan.
PKS menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi, pembangunan infrastruktur, semata-mata, melainkan harus mampu menghadirkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sukir merinci, regulasi baru ini nantinya harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di lapangan.
Raperda tersebut dituntut untuk mempertegas keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, memperjelas definisi serta kriteria tenaga kerja lokal, dan mewajibkan keterbukaan informasi lowongan pekerjaan kepada publik.
Selain itu, regulasi ini juga harus fokus pada upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, memperkuat perlindungan hak-hak normatif pekerja, serta memperkuat pengawasan beserta mekanisme pengaduan.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga mengingatkan agar Raperda ini tetap mampu menjaga keseimbangan yang sehat antara perlindungan tenaga kerja lokal dan iklim investasi di Kota Tarakan.
Sukir menekankan pentingnya harmonisasi yang cermat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pelaporan, pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif.
”Jangan sampai Perda menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau persoalan hukum dalam implementasinya,” tegas Sukir.
Melalui pengawalan ketat terhadap pembahasan Raperda ini, Fraksi PKS berharap regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar berkualitas, implementatif, serta mampu memberikan perlindungan optimal dan manfaat nyata bagi masa depan masyarakat Kota Tarakan.(**)












Discussion about this post