TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Penetapan tersebut menjadi hasil pembahasan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Besaran UMP 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta keberlangsungan dunia usaha di Kaltara.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan iklim investasi di daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya memperhatikan kebutuhan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan, Dewan Pengupahan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu dasar perhitungan. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sedangkan inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.
Perhitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau koefisien Alfa. Dalam pembahasan tersebut, nilai Alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.
Berdasarkan hasil penetapan, UMP Kaltara 2027 sebesar Rp4.027.901 atau setara 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang tercatat sebesar Rp5.198.544.
Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Ia juga mengingatkan pengusaha agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Peningkatan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi bagian dari pembangunan Kaltara.(**)











Discussion about this post