TARAKAN, Fokusborneo.com – Aksi gotong royong warga Kota Tarakan patungan melakukan pengecoran di ruas Jalan Gajah Mada yang rusak mendapat apresisi dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Yancong.
Ia menilai aksi swadaya masyarakat yang mulai berlangsung Jumat (20/11/26) tersebut, merupakan bentuk keprihatinan nyata atas lambannya pelayanan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui perangkat teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), terhadap sarana umum berupa jalan.
Menurut H. Yancong, kerusakan dan genangan di Jalan Gajah Mada sebenarnya tidak lepas dari masalah mendasar yang berlangsung lama, yakni ketiadaan akses pembuangan air atau drainase.
Berdasarkan hasil peninjauan sebelumnya, saluran drainase menuju kawasan pelabuhan perikanan maupun menuju Sungai Cenderawasih (seperti Sungai Mulawarman 1) belum tembus atau belum memiliki akses pembuangan yang memadai.
“Itu bentuk keprihatinan masyarakat terkait pelayanan pemerintah untuk sarana umum jalan kan. Ya tetapi di situ sebenarnya jadi persoalan yang menjadi selama ini adalah karena pembuangan airnya itu tidak ada akses,” ujar H. Yancong.
Ia menjelaskan, meski pengecoran lubang jalan yang dilakukan warga dapat menutup kerusakan permukaan dan menekan risiko kecelakaan terlebih setelah sempat terjadi insiden warga terjatuh hingga patah tulang pada Sabtu pekan lalu, genangan air berpotensi tetap muncul apabila tidak dibarengi pembenahan saluran pembuangan serta peninggian badan jalan.
Menurutnya, ketinggian jalan di kawasan tersebut idealnya dinaikkan sekitar 20 hingga 30 sentimeter, atau bahkan hingga 50 sentimeter atau bertahap 25 sentimeter, agar tidak mudah tergenang saat air pasang maupun banjir.
Terkait tindak lanjut di tingkat provinsi, H. Yancong mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) agar penanganan persoalan tersebut disegerakan tanpa berlarut-larut dibicarakan.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan respons cepat pemerintah, termasuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lambannya penanganan sarana jalan hingga menimbulkan korban.
Di sisi lain, H. Yancong menyinggung dilema anggaran apabila penanganan ruas Jalan Gajah Mada kembali ditarik atau diambil alih Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Jika anggaran kota dialihkan ke ruas tersebut, alokasi untuk perbaikan jalan-jalan lingkungan di Tarakan dikhawatirkan ikut terganggu, meski ia menegaskan kepentingan dan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama ketika perhatian provinsi dinilai belum optimal.(**)











Discussion about this post