TARAKAN, Fokusborneo. com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan semakin mudah mengembangkan usahanya melalui regulasi yang tengah disiapkan pemerintah provinsi.
Salah satunya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang kini memasuki tahap finalisasi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltara, Haji Edy Suharto, mengatakan sejumlah kemudahan yang akan diatur dalam regulasi tersebut meliputi pengurusan perizinan, sertifikasi produk hingga akses permodalan.
“Misalnya dalam memperoleh perizinan, memperoleh sertifikasi, termasuk sertifikasi halal. Kemudian kemudahan lainnya mendapatkan akses KUR atau kredit usaha. Itu yang kita atur di dalam perda dan Pergub,” jelas Edy, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kemudahan tersebut penting agar pelaku UMKM memiliki akses lebih terbuka terhadap berbagai kebutuhan dalam menjalankan usaha, terutama menyangkut legalitas, pemenuhan standar produk dan pembiayaan.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM di empat kabupaten dan satu kota di Kaltara.
Edy menyebutkan, pembahasan Raperda telah berlangsung sejak 2022. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut dapat ditetapkan pada 2027 dan dilengkapi dengan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana.
Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaku UMKM dan koperasi memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kapasitas usaha serta mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih besar.(**)














Discussion about this post