TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Hasil pembahasan formulasi pengupahan di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai sekitar 6,6 persen atau setara Rp200 ribu.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP periode 2025-2026 yang tercatat sebesar 5,4 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, mengatakan perhitungan kenaikan upah minimum mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelas Asnawi.
Ia menyebutkan, rentang nilai alfa dalam formulasi pengupahan berada pada kisaran 0,5 hingga 1. Sementara nilai alfa yang digunakan dalam pembahasan di Kaltara sebesar 0,75.
Selain indikator ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pengupahan. Data terkait kebutuhan tersebut menjadi perhatian Dewan Pengupahan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Asnawi menjelaskan, UMP pada dasarnya merupakan standar upah minimum bagi pekerja lajang. Sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri dan dua anak.
“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.
Lebih lanjut, Asnawi mengatakan pembahasan pengupahan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, pekerja hingga akademisi.
Dalam proses tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak. Penentuan besaran upah tidak bisa hanya mengakomodasi keinginan salah satu unsur, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta kemampuan pengusaha.
Dengan mempertimbangkan berbagai indikator tersebut, pembahasan kebijakan pengupahan diharapkan menghasilkan keputusan yang proporsional dan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.(**)











Discussion about this post