• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Kenaikan UMP Kaltara 2027 Capai 6,6 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

by Redaksi
22/11/2026
in Daerah, Pemprov Kaltara
A A
Perusahaan Wajib Patuhi Standar Upah Minimum, Disnakertrans Kaltara Tegaskan Pengawasan

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi,

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Hasil pembahasan formulasi pengupahan di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai sekitar 6,6 persen atau setara Rp200 ribu.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP periode 2025-2026 yang tercatat sebesar 5,4 persen.

Baca Juga

Batik hingga Produk Khas Kaltara Didorong Tembus Pasar Nasional

GAPKI Kaltara Gelar Hari Sawit Nasional di Bundayati, Puluhan UMKM Ikut Dilibatkan

Wabup Kilat Buka Raker LAD, Pemkab Bulungan Siapkan Dukungan Penguatan Lembaga Adat

Hadirkan Presiden BRICS Youth Forum, Borneo Youth Forum Bangkitkan Semangat 1.000 Anak Muda Tarakan

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, mengatakan perhitungan kenaikan upah minimum mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelas Asnawi.

Ia menyebutkan, rentang nilai alfa dalam formulasi pengupahan berada pada kisaran 0,5 hingga 1. Sementara nilai alfa yang digunakan dalam pembahasan di Kaltara sebesar 0,75.

Selain indikator ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pengupahan. Data terkait kebutuhan tersebut menjadi perhatian Dewan Pengupahan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Asnawi menjelaskan, UMP pada dasarnya merupakan standar upah minimum bagi pekerja lajang. Sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri dan dua anak.

“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.

Lebih lanjut, Asnawi mengatakan pembahasan pengupahan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, pekerja hingga akademisi.

Dalam proses tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak. Penentuan besaran upah tidak bisa hanya mengakomodasi keinginan salah satu unsur, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta kemampuan pengusaha.

Dengan mempertimbangkan berbagai indikator tersebut, pembahasan kebijakan pengupahan diharapkan menghasilkan keputusan yang proporsional dan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.(**)

Tags: AsnawiDewan PengupahanDisnakertrans KaltaraKetenagakerjaanUMP KaltaraUpah Minimum 2027

Berita Lainnya

Daerah

Batik hingga Produk Khas Kaltara Didorong Tembus Pasar Nasional

22 November 2026 07:09
Siapkan Generasi Unggul, Tana Tidung Perkuat Pendidikan Anak dan Keluarga
Daerah

GAPKI Kaltara Gelar Hari Sawit Nasional di Bundayati, Puluhan UMKM Ikut Dilibatkan

21 November 2026 20:05
Wabup Kilat Buka Raker LAD, Pemkab Bulungan Siapkan Dukungan Penguatan Lembaga Adat
Daerah

Wabup Kilat Buka Raker LAD, Pemkab Bulungan Siapkan Dukungan Penguatan Lembaga Adat

21 November 2026 18:57
Daerah

Hadirkan Presiden BRICS Youth Forum, Borneo Youth Forum Bangkitkan Semangat 1.000 Anak Muda Tarakan

21 November 2026 17:24
Perusahaan Wajib Patuhi Standar Upah Minimum, Disnakertrans Kaltara Tegaskan Pengawasan
Daerah

Perusahaan Wajib Patuhi Standar Upah Minimum, Disnakertrans Kaltara Tegaskan Pengawasan

21 November 2026 16:06
Daerah

Raperda UMKM Kaltara Atur Kemudahan Izin, Sertifikasi Halal hingga Akses KUR

21 November 2026 11:43
Next Post
Komitmen Support Fasilitas Dukcapil Tarakan, Herman: KTP Itu Kecil tapi Dampaknya Luar Biasa

Herman Minta BLK Kaltara Diwujudkan agar Warga Lokal Siap Bersaing Kerja

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Perkuat Zona Integritas, ATR/BPN Dorong Pengaduan Masyarakat Dituntaskan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Progres Revisi Perwali Sewa TACC Disorot DPRD Tarakan, Disporaparbud Usulkan Skema Tarif Per Ruang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Komitmen Support Fasilitas Dukcapil Tarakan, Herman: KTP Itu Kecil tapi Dampaknya Luar Biasa

Herman Minta BLK Kaltara Diwujudkan agar Warga Lokal Siap Bersaing Kerja

22 November 2026 08:10
Perusahaan Wajib Patuhi Standar Upah Minimum, Disnakertrans Kaltara Tegaskan Pengawasan

Kenaikan UMP Kaltara 2027 Capai 6,6 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

22 November 2026 07:55
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP