TARAKAN – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang hanya tinggal menyisakan 30 hari lagi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak masyarakat Kota Tarakan menolak politik uang. Politik uang ini, nantinya bisa melahirkan kebijakan tidak pro rakyat.
Ajak ini, disampaikan anggota Bawaslu Kota Tarakan Dian Antarja usai mengikuti deklarasi Pilkada Kaltara damai yang dilaksanakan di Simpang Empat GTM Kota Tarakan, Sabtu (7/11/20). Menurutnya, kampanye politik uang di Pilkada sangat berbahaya karena sangat mencederai demokrasi.
“Bahanya ketika pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang menggunakan teknik kampanye money politik, maka dia akan berpikir bagaimana mengembalikan dana yang digunakan untuk money politik itu,” kata Dian.
Sebab dana politik uang yang digunakan bukan sedikit, tetapi cukup besar. “Itu kan bukan dana yang kecil, dana yang cukup besar artinya ketika dia duduk maka target pertamanya bukan untuk rakyat melainkan untuk mengembalikan cost politik yang sudah dikeluarkan sangat besar sekali,” ujar Dian.
Dampak lainnya, kebijakan yang lahir dari pemimpin tersebut tidak pro rakyat tetapi hanya menguntungkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Makanya money politik atau politik uang ini ibaratnya kanker dalam konsep demokrasi, kalau ini tidak segera diberantas, tidak ditekan, tidak diminimalisir, maka akan dapat meruntuhkan bahkan mencederai marwah dari pada demokrasi itu sendiri,” ajak Dian.
Mencegah politik uang, Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan edukasi ke masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan Pilkada.
“Berbagai macam bentuk skema dan pengawasan telah kami lakukan untuk memininalisir politik uang. Saya juga mengajak masyarakat Kota Tarakan untuk datang ke TPS memilih pada tanggal 9 Desember 2020,” imbau Dian.(mt)
Discussion about this post