• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Dukung Pembangunan Hijau, Kaltim Percepat ISPO

by Redaksi
29/01/2021
in Daerah
A A
Dukung Pembangunan Hijau, Kaltim Percepat ISPO

Webinar BINGKA KALTIM : Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur seri kedua dengan topik Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Perkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim) Kamis, (28 /1). Foto : Istimewa

SAMARINDA – Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil-ISPO) sudah digulirkan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 19. Namun hingga sembilan tahun berlalu, Komisi ISPO  baru menerbitkan 621 sertifikat. Luas area perkebunan sawit yang mencakup sertifikat tersebut adalah sebanyak 5.450.329 ha atau 38,03 % dari total luas kebun sawit 14,33 juta Ha. Data tersebut adalah data Januari 2020.

Baca Juga

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

Zainal Paliwang Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Pertahankan Tradisi Berladang

Pastikan Stok Aman, Pertamina Ingatkan Syarat Mutlak Pengambilan BBM Bersubsidi Nelayan

Tutup MMDB VI, Gubernur Terus Dukung Usaha Mikro

Masih minimnya jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO tersebut, menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  Sertifikasi Perkebunan Kelapa  Sawit Berkelanjutan Indonesia.

”Peraturan ini jelas mewajibkan  untuk perusahaan erkebunan dan pekebun untuk melakukan sertifikasi dalam batas 5 tahun,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaidi dalam pemaparannya di webinar BINGKA KALTIM : Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur seri kedua dengan topik Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Perkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim) Kamis, (28 /1/21).

Webinar yang digelar atas kerja sama Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Forum Komunikasi Perkebunan Kabupaten Berau  dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) menghadirkan juga Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Regional Controller PT. Tepian Nadenggan Sinarmas Group Waloya, Ketua Asosiasi Petani Swadaya Amanah Kabupaten Pelalawan, Riau Narno.

Dedi menjelaskan bahwa tujuan penting sertifikasi ISPO adalah meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO ini adalah upaya memposisikan daya saing dan menghadapi kampanye hitam kelapa sawit Indonesia di pasaran global. Kementerian Pertanian, sebenarnya menargetkan sertifikasi ISPO rampung 100 persen pada 2020. Namun, ternyata implementasi di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, termasuk di Kaltim.

Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kaltim M. Sabani mengatakan saat ini terdapat 340 perusahaan besar perkebunan yang telah memperoleh izin dengan areal seluas 2,5 juta hektare. Dari jumlah tersebut yang bersertifikasi ISPO sebanyak 72 perusahaan dengan lahan seluas 520 ribu hektare. Demikian pula di perkebunan rakyat, saat ini baru 2 kebun rakyat yang telah memperoleh sertifikat ISPO. “Dari data di atas menunjukan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO di Kaltim perkembangannya masih berjalan lambat,” kata Sabani.

Pelaksanaan dilapangan terkendala antara lain kurangnya pemahaman tentang konsep keberlanjutan, terbatasnya pengetahuan dan kesiapan petani tentang ISPO, belum optimalnya peran Pemerintah Daerah terkait koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi berkelanjutan.

Sabani menambahkan bahwa perkebunan sawit di Kaltim terus berkembang. Luas areal dan produksi kelapa sawit di Kaltim dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,04 % yaitu dari 1.090.106 Ha (2015) menjadi 1.228.138 Ha pada tahun 2019. Demikian pula produksi tumbuh rata sebesar 14,89 % yaitu dari 10.812.893 ton (2015) menjadi 18,343.852  ton pada tahun 2019. “Target sertifikasi ISPO, jelas berpengaruh terhadap perekonomian Kaltim,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim ini.

Maka, bila pertumbuhan perkebunan sawit tidak dikelola dengan baik yang akan memberikan dampak negatif dari sisi lingkungan dan keanekaragaman hayati, oto oleh karena itu dalam pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur kita telah mempraktekan prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Apalagi Kaltim sudah berkomitmen pembangunan hijau sejak 2010 melalui “Kaltim Green”. Komitmen tersebut diperkuat dengan deklarasi “Green Growth Compact Kalimantan Timur” pada 2016. Tujuan pembangunan hijau, kemudian diturunkan dalam kebijakan sektoral termasuk kebijakan di sektor pertanian dan perkebunan yang terangkum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2018-2023. Pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa tujuan pembangunan hijau di sektor pertanian dan perkebunan akan dicapai dengan membangun ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim.  

Agar target sertifikasi ISPO tercapai di Kaltim, Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Perkebunan sudah memasukkan dalam Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. “ Kami jadikan sertifikasi ISPO ini kami masukan dalam adopsi indikator pertumbuhan hijau pada strategi pembangunan perkebunan berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Ujang Rachmad dalam kesempatan yang sama.

Mengurus sertifikasi ISPO, sebenarnya mudah. Hal itu dialami Ketua Asosiasi Petani Swadaya Amanah Kabupaten Pelalawan, Riau Narno. Kelompok tani Amanah mendapatkan banyak informasi  terkait pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan dalam proses sertifkasi ISPO. “Kami juga mendapatkan pelatihan terkait peduli lingkungan dan satwa yang dilindungi,” ujarnya.

Selain itu teknik pertanian seperti pemupukan sesuai hasil analisa laboratorium, hingga penjualan Tandon Buah Segar yang terkontrol. Dampaknya, kini pekebun sawit di kelompoknya bisa meminimalisasi biaya pengelolaan kebun, hasil produksi cenderung meningkat, mendapatkan penambahan hasil dari kredit (premium) untuk jangka waktu tertentu, memiliki rencana replanting, hubungan kemitraan semakin kuat, menjadi inspirasi bagi petani di daerah lain. “Hal-hal yang sebelumnya kami tidak bayangkan dan kami belum ketahui,” ujar Narno.

Adapun soal biaya pengurusan, Dedi mengatakan bahwa pemerintah siap membantu pekebun rakyat dalam proses sertifikasi ISPO. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan dapat digunan untuk pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dan/atau sertifikat ISPO awal. Namun untuk perusahaan besar, semua biaya ditanggung perusahaan itu sendiri. “Biaya penilikan dan sertifikasi ulang ISPO dibebankan kepada pekebun,” kata Dedi.(**/Iik)

Tags: ISPOkaltimPemprov KaltimPerkebunan SawitSertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia

Berita Lainnya

Daerah

Kreasi Modifikator Kaltara Motofest 2026 Pukau Gubernur Kaltara

16 November 2026 17:25
Daerah

Zainal Paliwang Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Pertahankan Tradisi Berladang

16 November 2026 16:59
Pastikan Stok Aman, Pertamina Ingatkan Syarat Mutlak Pengambilan BBM Bersubsidi Nelayan
Daerah

Pastikan Stok Aman, Pertamina Ingatkan Syarat Mutlak Pengambilan BBM Bersubsidi Nelayan

16 November 2026 15:38
Daerah

Tutup MMDB VI, Gubernur Terus Dukung Usaha Mikro

16 November 2026 15:00
Daerah

Asisten II Tekankan Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Perencanaan Anggaran 2027

16 November 2026 13:19
Pencak Silat Tana Tidung Borong 15 Medali di Porprov II Kaltara, 5 Emas Dibawa Pulang
Daerah

Pencak Silat Tana Tidung Borong 15 Medali di Porprov II Kaltara, 5 Emas Dibawa Pulang

14 November 2026 20:09
Next Post
Dikeluhkan Warga, Komisi 3 DPRD Kaltara Akan Perjuangkan Perbaikan Jembatan di RT 14 Binalatung

Dikeluhkan Warga, Komisi 3 DPRD Kaltara Akan Perjuangkan Perbaikan Jembatan di RT 14 Binalatung

Irianto-Udin Pamit di Hadapan Pegawai Pemprov

Pemdes Malinau Seberang Menjadi Yang Pertama Sampaikan LKPPDes TA 2020

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

16 November 2026 18:01
Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

16 November 2026 17:44
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP