Raperda SOTK, Fraksi Hanura Harap Perubahan Layanan Birokrasi

TIDENG PALE – Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/11/2021), Fraksi Hanura yang diwakili oleh Heri Rizal mengungkapkan, mengenai perubahan tipologi dan nomenklatur perangkat daerah, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik, optimal dan berkualitas.

Kemudian, penyederhanaan birokrasi pemerintah akan berdampak pada model struktur organisasi yang tidak lagi berbasiskan struktural, namun berubah menjadi organisasi dengan dua level yang dibangun secara fungsional.

“Harapannya, perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis dan mudah melakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya,” ujar Heri Rizal.

Ia menambahkan, Fraksi Hanura DPRD KTT memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pemandangan umum nota penjelasan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pertama, fraksi Hanura mengingatkan agar ASN yang dialihkan dari jabatan struktural harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional. Karena itu proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui proses penyederhanaan struktur organisasi, dan tidak dengan serta merta memindahkan kewenangan dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Kedua, Hanura mengharapkan agar perubahan nomenklatur di dalam Raperda SOTK dari struktural ke fungsional agar pemerintah daerah dapat menyiapkan anggarannya.

Fraksi Hanura mengungkapkan, seperti tahun sebelumnya DPRD KTT dalam rapat dengan OPD telah menanyakan kepada bagian organisasi maupun bagian BPKAD berkaitan dengan anggaran SOTK dan mereka menyanggupi.

“Namun begitu Raperda disahkan oleh teman teman DPRD ternyata penerapannya di lapangan begitu ASN dilantik menduduki jabatan baru atau menyesuaikan nomenklatur baru, banyak ASN yang mengeluh karena terlambat mendapatkan tunjangan, ada juga yang menyalahkan DPRD mengapa mengesahkan Raperda SOTK padahal ini telah melalui mekanisme rapat. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama,” sambungnya.

Terakhir, fraksi Hanura juga mengharapkan agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk pelatihan khususnya berkaitan bimbingan teknis jabatan fungsional. (her/Iik)