Tahun Ini Sebanyak 262 Site Base  Transceiver Station (BTS) Didirikan, Kaltara Ditargetkan Bebas Blank Spot

TANJUNG SELOR – Pemerintah masih terus berupaya untuk mengatasi persoalan blank spot yang terjadi di negeri ini, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara). Sesuai target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tahun 2023 Indonesia sudah bebas blank spot.

Sebagai upaya dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dan swasta untuk mengatasi persoalan blank spot di Kaltara, tahun ini akan didirikan sebanyak 262 site Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan daerah non 3T.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain optimistis jika tahun 2023 mendatang sudah bebas blank spot. Namun, untuk seperti apa realisasinya, tetap baru bisa dilihat setelah memasuki waktu yang ditargetkan.

“Untuk tahun ini, 262 site BTS ini terdiri dari 150 site di daerah 3T dan 112 site di daerah non 3T,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sementara untuk menara BTS yang aktif di Kaltara, itu berjumlah 460 site, dengan sebaran 187 site di daerah 3T dan sisanya yang berjumlah 273 site di daerah non 3T.

Dijelaskannya, untuk pembangunan BTS di wilayah 3T itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Sedangkan yang di daerah non 3T, itu di bangun oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) serta dari provider.

“Tapi untuk 112 site yang akan dibangun di daerah non 3T tahun ini, semuanya masuk di perencanaan Kemenkominfo,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana pembangunan 262 site BTS tahun ini masih terus berproses. Pastinya ini akan dibangun tahun ini karena vendor-nya sudah ada. Jika tidak di bangun, maka vendor-nya akan diberikan penalti oleh BAKTI.

“Kalau semua ini sudah selesai, maka cakupan pembagunan BTS di Kaltara sudah sekitar 80 persen. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum, jadi kita akan kejar terus,” tuturnya.

Pastinya, layanan jaringan telekomunikasi ini merupakan kebutuhan masyarakat secara merata, apalagi di era digitalisasi dewasa ini. Hal ini yang membuat pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan Kaltara bisa secepatnya bebas blank spot. (dkisp)