TARAKAN – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda melakukan rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 bersama Balai Latihan Kerja (BLK) binaan BPVP Samarinda di Swissbel Hotel Tarakan, Selasa (6/12/22).
Hadir dalam rakor ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan serta 16 BLK binaan BPVP Samarinda yang tersebar di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPVP Samarinda Kukuh Eko Suhartanto mengatakan BLK binaan Samarinda sebanyak 16 tersebut, 10 BLK di Kalsel, 4 di Kaltim dan 2 BLK di Kaltara. Tema rakor kali ini, ditekankan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menyokong dan mendukung kegiatan Ibukota Nusantara (IKN).
“Yang diharapkan bukan hanya Kaltim saja yang mensupport kebutuhan tenaga kerja tersebut, di Kaltara khususnya. Maka kegiatan ini dilaksanakan di Kaltara di Tarakan, berharap koordinasi ini bisa membuahkan hasil yang maksimal bisa disebarkan agar masyarakat Kaltara bisa memahami kondisi kebutuhan IKN ini dalam membangun,” kata Kukuh kepada awak media.
Kukuh menambahkan salah satunya yang dibutuhkan dalam mendukung di IKN, tenaga kerja di bidang konstruksi. Melalui rakor ini, diharapkan penyiapan pelatihan tahun 2023 untuk SDM mengarah ke bidang kontruksi.
“Supaya mereka jadi kompeten artinya mampu nanti bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” jelasnya.
Kukuh menjelaskan rakor ini, juga termasuk membahas recana anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. Isu IKN diharapkan bisa ditangkap BLK binaan BPVP Samarinda untuk merencanakan pelatihan.
“Tentunya pembahasan ini juga berkaitan dengan anggaran-anggaran yang akan direncanakan/digunakan untuk pelatihan di BLK binaan. Pelatihannya sebenarnya secara global hanya info tentang IKN ini menjadi isu khusus yang mudah-mudahan bisa ditangkap atau dijadikan acuan di daerah,” ucapnya.
Kukuh menerangkan selama ini animo masyarakat mengikuti pelatihan kerja, cukup bagus. Pelatihan kerja sekarang bukan lagi menjadi sebuah syarat, tapi tuntutan di Industri.
“Bahwa industri selalu menginginkan tenaga kerja yang kompeten. Makanya BPVP Samarinda dan BLK-BLK binaannya, menyiapkan program-program pelatihan yang bisa dijadikan pelatihan standar sesuai dengan SKKNI dan tentunya itu sudah tuntutan industri sampai taraf kompeten tersebut,” tuturnya.
Kukuh berharap kegiatan ini bisa di anggaran APBN untuk dilaksanakan di UPTD BLK binaan dan terserap secara maksimal dengan fungsi serta hasil output maupun outcome.
“Jadi di 2023 ini dengan anggaran yang akan digunakan itu, lebih maksimal dan lebih efektif serta support dengan SDM di wilayah Kalsel, Kaltim maupun Kaltara,” tutupnya.(Mt)
Discussion about this post