NUNUKAN – Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pembentukan dan pembinaan Generasi Bersama Remaja Peduli Kesehatan (BRILLIANT) di Kabupaten Nunukan.
Hal ini, merupakan bagian dari upaya strategis pencegahan pernikahan anak. Melalui optimalisasi layanan Kesehatan dan profil pelajar pancasila sebagai budaya sehat berbasis sekolah, diharapkan bisa mencegah pernikahan anak di Kaltara.
Pembentukan dan pembinaan Generasi BRILLIANT, dilaksanakan di SMA Negeri 1 Nunukan selama 2 hari 3-4 Agustus 2024. Selain itu, juga dilakukan aksi bersama Kampanye Stop Perkawinan Anak (Kawan-Ku)
Seluruh rangkaian kegiatan ini, diinisiasi oleh Tim UBT melalui dana hibah program Matching Fund (MF) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2023.
Baca juga : Genap 16 Tahun, Bupati Ibrahim Ali: Jadikan Momen HUT Tana Tidung untuk Bangkit dan Maju
Kegiatan ini, dibuka Kepala DPPPAPPKB Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband., M.A.P. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan program BRILLIANT yang dilaksanakan Tim UBT bekerjasama dengan DPPPAPPKB Provinsi Kaltara.
Menurutnya, program BRILLIANT ini merupakan sebuah bentuk sinergitas kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Komunitas, dan Dunia Industri (Pentahelix) dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya pada perempuan dan anak di Kaltara wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Kami dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mendukung inovasi BRILLIANT, karena program ini juga mendukung tercapainya SDG’s (Sustainable Development Goal’s) yaitu 5 kesetaraan gender, serta mendukung RPJMN dan RPJMD dalam meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda,” kata Wahyuni.
Disampaikan juga, bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
“Jadi pernikahan anak yang terjadi pada usia dibawah 19 tahun, memiliki kolerasi yang buruk terhadap generasi penerus bangsa, kegagalan bonus demografi, potensi gagal mengakses pendidikan, meningkatnya angka kematian dan kesakitan ibu, kecacatan pada bayi, stunting, KDRT, serta tidak terpenuhinya akses kebutuhan dasar, sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan antar generasi,” ujarnya.
Saat ini perkawinana anak menjadi isu nasional, dimana Indonesia berada pada urutan ke-8 dari jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu : perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
“Dalam upaya mengakselerasi program STRANAS PPA, Tim UBT bersama DPPPAPPKB Provinsi Kaltara memandang penting untuk dilaksanakannya inovasi program strategi pencegahan pernikahan anak BRILLIANT melalui optimalisasi kayanan kesehatan dan profil pelajar pancasila sebagai budaya sehat berbasis sekolah di Kaltara,” pungkasnya.
Baca juga : Telkomsel Poin dan Kitabisa Salurkan Bantuan di Sekolah Tapal Batas Sebatik Tengah
Ketua Tim Matching Fund (MF) UBT, Nur Indah Noviyanti yang juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan menyampaikan bahwa pentingnya peran kolaborasi pentahelix untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Perlindungan anak, menjadi tanggungjawab kita bersama termasuk anak itu sendiri.
Ia menambahkan program inovasi ini merupakan akselerasi pencegahan perkawinan pada anak di Kaltara yang berbasis pada penguatan peran sekolah dalam memenuhi hak-hak dasar anak.
“Hak dasar anak itu seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, perlindungan terhadap diskriminasi, perlakuan salah, termasuk praktik perkawianan anak melalui optimalisasi layanan kesehatan remaja dan peningkatan karakter serta profil Pelajar pancasila sebagai budaya sehat bagi pelajar di Kaltara,” ucapnya.
Program ini juga diikuti Tim Dosen Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Tim Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Dosen Fakultas Hukum UBT.
Seluruh kegiatan dalam program BRILLIANT ini, akan berlangsung selama 5 bulan dengan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, diantaranya pendampingan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR), pendampingan mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah, lokakarya pola asuh orangtua, workshop kompetensi guru, pendampingan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam pencegahan perkawianan anak, layanan konseling dan kesehatan, Asistensi Mengajar serta beberapa kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) lainnya.
Tim MF UBT berharap bahwa program inovasi BRILLIANT merupakan sebuah solusi berbasis ilmu yang relavan dalam mencegah perkawinanan pada anak yang terintegrasi pada 5 strategi nasional PPA.
“Dengan adanya program inovasi BRILLIANT ini, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sumber daya manusia khususnya penurunan kasus perkawinan pada anak dan perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga berdampak luas terhadap peningkatan kualitas perempuan di daerah perbatasan Kaltara,” pungkasnya.
Baca juga : Semarakan Kemerdekaan, Pemprov Kembali Berikan Keringanan Denda PKB dan BBNKB
Selain itu, Nur Indah Noviyanti berharap SMA Negeri 1 Nunukan dapat menjadi contoh pelaksanaan baik praktik dari pencegahan perkawinana pada anak dan direplikasi oleh sekolah-sekolah lainnya khususnya di Kaltara, yaitu menjadikan sekolah sebagai tempat penuh makna/meaningfull untuk menebar bibit terbaik bangsa yang berkualitas. Supaya anak mendapatkan hak-hak dasar mereka.
Di kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri 1 Nunukan, Khoirul Na’im menyampaikan ucapan terima kasih sekolahnya dijadikan percontohan.
“Kami dari pihak sekolah sangat senang dan berbangga karena sekolah kami terpilih menjadi lokus pada program BRILLIANT di Kaltara,” bebernya.
Khoirul Na’im menilai program BRILLIANT bersinergi dengan program merdeka belajar, memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar dapat mencegah serta menjadi pelopor/pelapor dari ancaman kekerasan, salah satunya yaitu pernikahan anak.(**)
Discussion about this post