Di Kaltara, QRIS Sudah Digunakan 2018 Pelaku Usaha

TARAKAN – Hadirnya Quick Response Indonesia Standard (QRIS), merupakan jawaban Bank Indonesia atas tantangan yang diberikan di era digital. Pihak yang akan merasakan langsung manfaat QRIS, adalah konsumen.

Pada jaman yang semuanya dituntut untuk serba cepat, pembayaran non tunai dengan QRIS menjadi alternatif pembayaran kekinian yang aman, cepat, nyaman dan efisien bagi konsumen/pengguna.

“Adanya QRIS, konsumen (pengguna) dapat melakukan monitoring pengeluaran. Karena semua data pembayaran, tercatat secara real time dan dapat dipantau dengan mudah,” Kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Utara Yufrizal, Minggu (15/3/20).

Sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat telah dicapai. Saat ini sudah terdapat 28 penyelenggara yang sudah berijin dari BI dan masih banyak sedang antri mengajukan ijin untuk menyelenggarakannya.

“Hingga 13 Maret 2020, merchant yang sudah terdaftar dan memasang QRIS mencapai 2,8 juta diseluruh provinsi di Indonesia. Khusus di Kaltara, terdapat 2018 merchant yang sudah menggunakan QRIS. 2018 diantaranya berada di Kota Tarakan,” ujar KPw BI Kaltara.

Dalam kesempatan ini, BI Kaltara juga mendorong agar BPD Kaltimtara dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi QRIS. Sebab, BPD memiliki keterkaitan yang erat dengan pemda.

“QRIS dapat menjadi alternatif pembayaran non tunai untuk transaksi pemda. Dengan menjalankan hal tersebut, baik Pemda maupun BPD juga sekaligus menyukseskan program eletronifikasi pemda,” tambah Yufrizal.

Sumber dana pembayaran dengan QRIS dijelaskan Yufrizal, tidak hanya berasal dari uang elektronik, namun juga dapat bersumber dari rekening tabungan. Dengan demikian, BPD juga dapat berpartisipasi dalam era pembayaran digital menggunakan QRIS.

“Hingga saat ini, telah terdapat 4 BPD yang memperoleh persetujuan QRIS diluar BPD lainnya yang sedang mengajukan proses persetujuan QRIS. Baik secara langsung maupun dengan model kerja sama seperti co-branding,” jelasnya.

BPD dapat mengajukan permohonan persetujuan QRIS ke Bank Indonesia, setelah mendapat rekomendasi dari ASPI.

“Besar harapan kami, masyarakat Kaltara dapat memahami dan mencoba menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari baik di lingkungan kerja, organisasi maupun di lingkungan rumah dan tentunya transaksi Pemda,” himbau Yufrizal.