JAKARTA – Pemerintah tahun ini bakal merealisasikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, termasuk empat di antaranya ada di Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan dua dari PLBN yang akan dibangun di Kaltara, yaitu PLBN Long Midang, Krayan dan Sei Nyamuk, Sebatik masuk prioritas I atau dalam kategori hijau tua.
Informasi ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbatasan Negara di Pullman Hotel Jakarta Centrak Park, Rabu (11/3).
Tito mengatakan, pemerintah telah merealisasikan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejauh ini. Pemerintah berencana menambah 11 (sebelas) PLBN baru tahun 2020-2021. Empat di antaranya akan dibangun di Provinsi Kaltara. “Tahun ini akan kita mulai membangun 11 PLBN baru. Empat di antaranya masuk prioriotas I (hijau tua), yaitu PLBN Long Midang dan PLBN Sei Nyamuk di Kaltara. Lalu PLBN Jagoi Babang di Kalbar dan PLBN Sota di Merauke. Yang di Merauke ini sebetulnya sudah selesai,” sebut Mantan Kapolri ini.
Selain itu, Mendagri juga menyebut pembangunan PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau dan PLBN Labang Kabupaten Nunukan akan dibangun tahun 2021 nanti, bersama 5 PLBN lainnya di Tanah Air. Dan, total 11 (sebelas) PLBN baru yang akan dibangun di Tanah Air, kata Mendagri, semuanya akan selesai tahun 2021, baik Zona Inti maupun Pendukungnya. “Selain itu, pada tahun 2021-2024 juga akan dibangun 8 PLBN. Salah satunya yaitu PLBN Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kaltara,” ujarnya.
Menurut Mendagri jalur perlintasan batas negara di Kaltara juga tidak kalah ramai dengan Entikong di Kalbar. Oleh karena itu, perlu segera perealisasian PLBN tidak saja untuk mendukung kedaulatan teritorial, tetapi juga dukungan kedaulatan ekonomi dan budaya.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam dan Mendagri atas dukungan pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kaltara. Menurut Gubernur, pembangunan wilayah perbatasan sejauh yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.
“Entah itu melalui pembangunan jalan perbatasan, peningkatan program subsidi ongkos angkut dari APBN, termasuk dukungan anggaran pembangunan dan peningkatan dermaga, dan lainnya. Kami tentu berharap pembangunan PLBN yang kita harapkan bersama itu, segera dimulai dan segera terealisasikan,” sebut Gubernur.
Di Kaltara masih terdapat 3 (tiga) lokasi segmen bermasalah batas wilayah darat dengan Malaysia, yakni Segmen Pulau Sebatik, Segmen Sungai Sinapad, dan Segmen B2700-B1300 di Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu kata Pak Mendagri.
“Baru-baru ini pemerintah berhasil menyelesaikan sengketa batas darat Indonesia-Malaysia di Kaltara-Sabah yaitu Segmen Simantipal dan Segmen C500-C-600. Dan, Pak Mendagri tadi berkomitmen bahwa pemerintah akan menyelesaikan 3 (tiga) segmen tersisa tahun ini juga,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menetapkan 6 kecamatan di Tanah Air yang menjadi lokasi pembangunan perbatasan berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri). Enam kecamatan tersebut salah satunya adalah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Di Sebatik Timur akan dilaksanakan peningkatan jalan poros strategis di Sungai Nyamuk (1,5 KM), Desa Tanjung Harapan (5 KM), Desa Tanjung Aru (5 KM). Total anggarannya mencapai Rp 50 miliar berasal dari APBN.
Kemudian revitalisasi jembatan Titian Pos Pengamatan TNI-AL Desa Sei Nyamuk, pembangunan jalan beton Dermaga Sadewa Sungai Nyamuk, pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Sungai Nyamuk, pembangunan Lantai Jemur Comunal Desa Bukit Aru Indah, dan melanjutkan pengembangan Sentra Perikanan Kelautan Terpadu (SPKT).
Selain itu, Gubernur juga mengusulkan ke Mendagri soal pemekaran DOB Sebatik, Kabudaya, dan Krayan untuk kepentingan strategis nasional. Di samping untuk kepentingan ekonomi setempat atau masyarakat, juga menunjang pertahanan-keamanan dan penguatan kedaulatan NKRI. Tiga daerah itu akan ditunjang kehadiran PLBN.
“Saya meyakini tiga daerah itu bisa menghasilkan PAD dari berbagai bidang. Salah satunya PAD dari transportasi atau perlintasan orang dan barang antarnegara, selain dari potensi SDA masing-masing tiga rencana DOB itu. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum di perbatasan tidak perlu kaku. Tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan asas manfaat dan keadilan hukum,†tuturnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan, wilayah-wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diberi perhatian khusus oleh pemerintah. Mahfud MD menganggap hal itu penting sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Mahfud menegaskan, tidak boleh sejengkal pun teritorial lepas dari pangkuan NKRI. Pengamanan perbatasan pun dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya melalui pendekatan kesejahteraan. “Jadi saat ini difokuskan dalan rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sekaligus menstimulasi pembangunan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (humas)
Discussion about this post