MALINAU – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (Barjas) Pemerintah dan Mitigasi Risiko 2025 di Ruang Laga Feratu, Kamis (30/1/2025).
Bupati Malinau menuturkan, hingga saat ini pelaksanaan APBD pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan klasik, seperti belum optimalnya realisasi fisik dan anggaran.
“Hal ini tentu tidak memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah di Kabupaten Malinau,†ujar Wempi.
Ia menekankan kepada seluruh jajarannya, agar memperhatikan dan memastikan anggaran harus diserap dengan cepat dan maksimal.
Hal ini sekaligus untuk menegaskan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas bupati terpilih.
Dalam rangka percepatan penyerapan APBD, Wempi pun menegaskan pentingnya pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
Wempi sekaligus mengingatkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan setiap OPD.
Ia tegaskan, tidak ada visi dan misi yang terpisah dalam OPD, karena semuanya harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, serta pejabat pembuat komitmen, saya mengimbau agar benar-benar memahami peran masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Terutama kepada pimpinan OPD, karena mereka adalah kunci dari seluruh proses ini,†tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa, Totok Setiawan, S.T., M.Si., menambahkan tujuan utama pelaksanaan Bimtek ini, untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Malinau guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menciptakan tata kelola pengadaan yang berkomitmen dan berkualitas di setiap satuan kerja.
Peserta Bimtek ini terdiri dari para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, dengan total peserta mencapai 250 orang. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari.
“Diharapkan melalui Bimtek ini, seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efisien, tepat waktu, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Malinau,†tandasnya. (*)
Discussion about this post