Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Advetorial · 20 Mei 2022 10:13 WITA ·

Raker, Pansus DPRD Kaltara Terima Beberapa Masukan Mulai Soal BLUD Sampai Anggaran 20 Persen


Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto: ist Perbesar

Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto: ist

MTARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan rapat kerja membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Tarakan, Kamis (19/5/22).

Dalam pembahasan kali ini, Pansus meneriman beberapa masukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara wilayah Tarakan serta SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di wilayah Kota Tarakan.

Anggota Pansus yang hadir dalam pertemuan ini, Syamsuddin Arfah, Yancong, Markus sakke dan Ruslan serta staf Sekretariat DPRD Provinsi Kaltara.

Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah mengatakan pada pertemuan ini, ada 6 poin masukan yang disampaikan ke Pansus.

“Usulannya menjadikan SMK sebagai BLUD agar SMK bisa meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan BLUD, SMK bisa mencari dan mengelola sendiri anggarannya,” kata Syamsuddin Arfah.

Usulan berikutnya, terkait dasar bantuan supaya disesuaikan dengan jumlah siswa, rombongan belajar (Rombel) dan jenis muatan terkait pengklasifikasian.

“Masukan Tim Pakar, jumlah siswa dan rombel itu ada keterkaitan dan kolerasinya untuk membuka seluas-luasnya orang mendapatkan bantuan pendidikan. Jadi syaratnya yang harus diperluas, ada terkait jumlah siswa atau Rombel dan jenis peminatnya,” jelas politisi PKS.

Terkait perekrutan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dasar hukumnya jadi masalah, sebab masih dalam proses

Usulan lainnya, untuk kurikulum merdeka, mulai sudah harus diterapkan sampai tahun 2024 berdasarkan kesiapan sekolah masing-masing.

“Komposisi anggaran, mereka mengusulkan dewan untuk menganjurkan supaya penganggaran pendidikan kita harus mengcover 20 persen. Karena selama ini belum tercapai,” beber pria yang juga menjabat Ketua MPW DPW PKS Provinsi Kaltara.

Tidak hanya itu, usulan lainnya meminta Pemprov harus lebih memperhatikan SLB. Permasalahan SLB ini kekurangan guru dan sarana prasarananya.(Mt/Ad)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bawaslu Sebut Pemilu 2024 Rawan Sengketa

7 Juli 2022 - 18:24 WITA

Monitoring PPDB di Nunukan, Tamara Moriska Pesan Jangan Sampai Menyulitkan Peserta Didik

7 Juli 2022 - 13:40 WITA

Persoalan Lahan Inhutani, Anggota DPRD Kaltara Ruslan Apresiasi Langkah Pemda KTT Soal Hibah

7 Juli 2022 - 13:22 WITA

Apresiasi Pelaksanaan PPBD di KTT, Markus Yuteng Berharap Sampai Selesai Berjalan Lancar

7 Juli 2022 - 13:03 WITA

Selesaikan Permasalahan di Krayan, Ketua DPRD Kaltara Upayakan Secara Musyawarah Mufakat

7 Juli 2022 - 11:05 WITA

Harga TBS Sawit Anjlok, Hasan Basri Desak Pemerintah untuk Bertindak

6 Juli 2022 - 21:15 WITA

Trending di Ekonomi
error: Alert: Content is protected !!