Menu

Mode Gelap

Advetorial

Raker, Pansus DPRD Kaltara Terima Beberapa Masukan Mulai Soal BLUD Sampai Anggaran 20 Persen


					Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto: ist Perbesar

Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto: ist

MTARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan rapat kerja membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Tarakan, Kamis (19/5/22).

Dalam pembahasan kali ini, Pansus meneriman beberapa masukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara wilayah Tarakan serta SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di wilayah Kota Tarakan.

Anggota Pansus yang hadir dalam pertemuan ini, Syamsuddin Arfah, Yancong, Markus sakke dan Ruslan serta staf Sekretariat DPRD Provinsi Kaltara.

Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah mengatakan pada pertemuan ini, ada 6 poin masukan yang disampaikan ke Pansus.

“Usulannya menjadikan SMK sebagai BLUD agar SMK bisa meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan BLUD, SMK bisa mencari dan mengelola sendiri anggarannya,” kata Syamsuddin Arfah.

Usulan berikutnya, terkait dasar bantuan supaya disesuaikan dengan jumlah siswa, rombongan belajar (Rombel) dan jenis muatan terkait pengklasifikasian.

“Masukan Tim Pakar, jumlah siswa dan rombel itu ada keterkaitan dan kolerasinya untuk membuka seluas-luasnya orang mendapatkan bantuan pendidikan. Jadi syaratnya yang harus diperluas, ada terkait jumlah siswa atau Rombel dan jenis peminatnya,” jelas politisi PKS.

Terkait perekrutan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dasar hukumnya jadi masalah, sebab masih dalam proses

Usulan lainnya, untuk kurikulum merdeka, mulai sudah harus diterapkan sampai tahun 2024 berdasarkan kesiapan sekolah masing-masing.

“Komposisi anggaran, mereka mengusulkan dewan untuk menganjurkan supaya penganggaran pendidikan kita harus mengcover 20 persen. Karena selama ini belum tercapai,” beber pria yang juga menjabat Ketua MPW DPW PKS Provinsi Kaltara.

Tidak hanya itu, usulan lainnya meminta Pemprov harus lebih memperhatikan SLB. Permasalahan SLB ini kekurangan guru dan sarana prasarananya.(Mt/Ad)

Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

BAZNAS Tarakan Siapkan 150 Data Calon Siswa Sekolah Rakyat

5 Juli 2025 - 16:23

Pemilih Berkelanjutan Triwulan II 2025, Menurun 1.264 Orang dari DPT Pilkada 2024

4 Juli 2025 - 21:49

Tim KKN-PPM UGM Tarakan Sinergikan Kolaborasi dengan KAGAMA Dukung Implementasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kaltara

4 Juli 2025 - 11:17

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Soroti Dampak Lingkungan dan Tanggung Jawab Industri

4 Juli 2025 - 05:29

Temui Mendikdasmen, Gubernur Usulkan Penambahan Sarana Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas

3 Juli 2025 - 12:34

DPRD Bulungan Apresiasi PT Lamindo, Siapkan Fasilitas Rumah Singgah untuk Pasien Bunyu

2 Juli 2025 - 17:30

Trending di Daerah