Menu

Mode Gelap

Advetorial

Gubernur Pastikan Progress KIHI, Presiden Bakal Kembali ke Kaltara


					PERCEPATAN KIHI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau langsung perkembangan KIHI Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan belum lama ini.Foto : Dkisp Kaltara Perbesar

PERCEPATAN KIHI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau langsung perkembangan KIHI Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan belum lama ini.Foto : Dkisp Kaltara

TANJUNG SELOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi terhadap pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Proyek industri hijau yang diproyeksikan terbesar di dunia itu, merupakan transformasi ekonomi baru di republik ini.

Seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, diminta serius dalam mengelola pembangunan industri tersebut.

width"250"

Seperti diketahui, belum lama ini, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

width"400"
width"450"
width"400"

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang menghadiri rapat itu, saat dikonfirmasi, mengemukakan, pemerintah sepakat untuk terus mendorong pengelola KIHI bergerak cepat.

Sesuai arahan presiden, pihak pengelola diminta mulai melakukan kegiatan di lokasi kawasan industri.

width"300"

“Iya, jadi semua perusahaan yang kita rekomendasikan sudah harus melakukan kegiatan di situ,” ujar gubernur.

Untuk memastikan perkembangan pembangunan kawasan industri, Zainal Paliwang mengungkapkan, presiden akan kembali berkunjung ke Kaltara.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan waktu kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Pak Presiden juga akan lihat perkembangan. Infonya tahun ini akan melakukan pengecekan itu,” sebutnya.

Lebih jauh, ia menerangkan, sejumlah syarat administrasi dan dokumen lainnya terkait pembangunan KIHI telah selesai.

Misalnya, untuk dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).

“Makanya kita minta segera mulai kegiatan konstruksi. Administrasi itu sudah lengkap semua, sudah siap semua, dari Amdal dan RKKPR yang jadi kunci. Itu semua sudah klir,” ungkapnya.

Terdapat tiga perusahaan pengelola di kawasan industri. Di antaranya PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP).

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau langsung KIHI di area 2 Alumunium Smelter PT Kalimantan Alumunium Industry pada dua pekan lalu.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terlibat yang sudah koperatif, mendukung penuh pembangunan kawasan industri.

“Saya ucapkan terima kasih, saya yakin kedepan daerah ini akan menjadi sebuah daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” ungkap Budi Karya.

Menhub Budi mengatakan, kunjungan waktu itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan kesiapan pembangunan pelabuhan.

Sebab, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), seluruh Kementerian harus mendukung percepatan pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning termasuk persiapan pelabuhannya.

“Kawasan industri ini kan merupakan PSN. Jadi, semua kementerian/lembaga mendukung proyek ini,” kata Budi. (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Otorita IKN, DPRD, dan Pemkab PPU Bahas Sinkronisasi Wilayah, Kewenangan, dan Transisi Administratif di Kawasan Delineasi IKN

16 Juni 2025 - 22:26

Invitasi Futsal Unified SOIna, Bangun Solidaritas Sosial Lintas Kemampuan di Berau

16 Juni 2025 - 21:09

Gubernur Zainal Sampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggung jawaban APBD 2024

16 Juni 2025 - 21:06

SPMB SMA Syaratkan Surat Kesehatan, Dinkes Balikpapan Siapkan Layanan Gratis Puskesmas

16 Juni 2025 - 20:55

O2SN di Tana Tidung, Ajang Pembuktian Bakat dan Sportivitas Pelajar

16 Juni 2025 - 20:23

Upaya Pemkot Balikpapan, Tingkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Hadapi Perubahan Iklim

16 Juni 2025 - 19:29

Trending di Daerah