TARAKAN – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) di Auditorium BPK RI Kaltara di Jl Mulawarman, Kota Tarakan pada Senin (16/1).
LHP meliputi penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman tahun 2020, 2021 dan semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan instansi terkait.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, SE Ak.M.Si menjelaskan, LHP kinerja terinci berbeda dengan pemeriksaan laporan keuangan. Setelah menerima LHP kinerja terinci, Pemkab bisa langsung mengevaluasi hasil kajian BPK di mana rekomendasi dan aksi yang harus dilakukan sangat lengkap tercantum di dalam laporan tersebut.
“Daerah yang diperiksa bisa mengevaluasi hasil rekomendansi dan bisa tinggal melaksanakan aksi,†tandasnya.
Wabup dalam kesempatan sama menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemeriksaan kinerja terinci yang dilakukan BPK.
Selain menjadi pedoman Pemkab, LHP juga dapat menjadi bahan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai kalangan seperti akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kaum muda, dalam menghadapi tantangan di bidang air minum.
Seperti penyediaan akses air minum di daerah sulit atau rawan air. Serta menjawab tantangan dalam bidang sanitasi, seperti penyediaan akses sanitasi pada daerah yang sulit dijangkau khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan.
Diterangkan, berdasarkan hasil penelitian Indonesia Water Institute pada 2021, seiring dengan situasi pandemi Covid-19, terjadi peningkatan konsumsi air bersih secara signifikan untuk penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat 5 kali lipat dan kebutuhan mandi yang meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal.
“Kebersihan saat ini semakin menjadi keharusan serta menjadi tantangan baru bagi peradaban kita dalam era kenormalan baru. Kita mempersiapkan kehidupan berdampingan dengan Covid-19 di mana kebersihan adalah yang utama,†tegas Wabup.
Dilanjutkan, kawasan permukiman di Bulungan ke depannya harus dipastikan memiliki ketersediaan infrastruktur untuk penyediaan air dan sanitasi yang memadai.
Hal tersebut selaras dengan komitmen Indonesia untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satunya yaitu “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semuaâ€.
Target SDGs tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka Buang Air Besar Sembarang atau BABS hingga 0 persen pada akhir tahun 2024.
“Kondisi di Kabupaten Bulungan sendiri saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, akses infrastruktur hingga sebaran wilayah administratif yang terdiri 10 kecamatan, 7 kelurahan dan 74 desa,†ujar Wabup.
BACA JUGA :Â
Ditambahkan, hasil pemeriksaan terinci BPK akan menjadi bahan yang sangat berguna bagi segenap jajaran Pemkab Bulungan. Wabup berpesan kepada organisasi perangkat daerah terkait, agar dapat menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan penyediaan akses air minum serta sanitasi yang layak dan aman di Bulungan.(*)
Discussion about this post