BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum anggota dewan fraksi atas rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna di DPRD Bulungan pada Selasa (18/7).
Bupati menekankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memiliki harapan sama dengan fraksi-fraksi DPRD agar di tahun mendatang lebih maksimal terutama pada belanja modal sektor pembangunan.
Selain meningkatkan belanja modal, Bupati menjelaskan penganggaran subsidi tahun 2022 sebesar Rp500 juta yang tidak terealisasi atau Rp0. Subsidi tersebut direncanakan untuk kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab dengan sasaran Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra).
“Namun karena keterbatasan waktu serta kesiapan regulasi yang belum memadai maka anggaran tersebut tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait belanja bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan Rp2,1 miliar di tahun 2022 dan terealisasi 22,31 persen, Bupati mengungkapkan bansos sebagian besar dianggarkan untuk menanggulangi dampak inflasi (kenaikan harga-harga) yang cukup tinggi di Bulungan saat itu.
“Namun salah satunya karena kelengkapan data penerima atau sasaran dari bansos tersebut tidak memadai maka anggaran bansos tersebut tidak terealisasi sesuai dengan yang sudah dianggarkan,” tandasnya.
Baca Juga : Hasan Basri Salurkan Beasiswa PIP Untuk 16 Ribu Siswa di Kaltara
Bupati juga menjelaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp382,4 miliar, naik dari tahun 2021 sebesar Rp208,1 miliar disebabkan adanya peningkatan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), adanya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang disalurkan pada akhir tahun anggaran serta adanya efisiensi belanja daerah Pemkab Bulungan.
“Kami dari Pemkab juga akan menindaklanjuti saran masukan dari fraksi-fraksi,” tegas Bupati.
Tindak lanjut usulan dari fraksi-fraksi DPRD antara lain mengevaluasi pengelolaan perparkiran untuk meningkatkan PAD, memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu melalui Dewan Pendidikan dan Kesra Bulungan hingga mengupayakan penerangan di desa-desa yang belum terjangkau layanan listrik.(*)
