BULUNGAN – Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap Perubahan APBD 2023 di Gedung BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Selasa (22/8).
Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan secara umum meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menerapkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran belanja.
Fraksi Demokrat Nasdem dalam pandangan umumnya menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif. Diingatkan pula kebijakan belanja pada Perubahan APBD 2023 harus memenuhi urusan pendidikan minimal 20 persen sesuai amanat UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan.
![width"450"](https://fokusborneo.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240718_195053_600_x_1100_piksel.jpg)
Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) dalam pandangan umumnya meminta Pemkab menyusun ranperda Perubahan APBD 2023 betul-betul memperhatikan dan berpedoman pada UU serta peraturan yang berlaku.
Fraksi AKBP turut menyarankan agar Pemkab menyerahkan pasar-pasar yang sebelumnya telah dibangun di desa-desa agar dikelola oleh pemerintahan desa dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop Bulungan.
Diingatkan pula laporan realisasi belanja perangkat daerah pada semester pertama tahun 2023 yaitu realisasi fisik sebesar 40,62 persen dan realisasi keuangan 32,07 persen. Karena pelaksanaan semester kedua tahun 2023 tinggal beberapa bulan lagi maka perlu upaya maksimal seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja untuk mencapai realisasi fisik dan keuangan.
Sementara Fraksi Gerindra mengapresiasi upaya peningkatan PAD sehingga terdapat penambahan target PAD serta penurunan prevalensi stunting di Bulungan. Fraksi Gerindra meminta peningkatan prioritas terhadap kualitas pendidikan maupun tenaga pendidikan serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan-kecamatan. Tidak ketinggalan Fraksi Gerindra menyoroti kecelakaan anak tertabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh anak-anak lainnya di kawasan Tebu Kayan baru-baru ini agar dapat diatur dan ditertibkan.
Senada disampaikan Fraksi PDIP menyarankan agar Pemkab tetap memperhatikan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Salah satunya yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) Gerbang Kaltara di perbatasan Bulungan Berau yang membutuhkan pembenahan dari segi pembangunan, obat-obatan serta masih kekurangan tenaga perawat.
Sedangkan Fraksi Hanura selain menyatakan menerima juga menyampaikan saran antara lain pengawasan aktifitas kapal troll yang berpengaruh terhadap kondisi nelayan tradisional serta pengawasan dan perbaikan pelayanan pasien BPJS.
Selanjutnya Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyatakan memahami kondisi keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Bulungan. Fraksi Golkar meminta Pemkab tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi atas kondusifitas daerah Bulungan terutama menyambut Pemilu Serentak 2024.
Tidak ketinggalan Fraksi Golkar menyampaikan beberapa usulan antara lain pengembangan wilayah dan potensi ekonominya di mana kawasan satuan permukiman pertanian di Bulungan dapat mewujudkan sentra pangan dan produk unggulan masing-masing.(*)