TANJUNG SELOR, – Permasalahan lahan yang mendasari aksi ratusan warga dua desa di Kecamatan Sekatak siang ini (14/6/2024) sebenarnya juga melibatkan perusahaan lain, PT. Ruby Selaras Dipa Dharma (RSDD).
Masyarakat meminta pengelolaan lahan di desa mereka dikelola oleh PT RSDD lantaran kompensasi yang diberikan selaras dengan keinginan warga. Namun, permasalahan kemudian muncul hingga sempat ditangani Pemkab Bulungan.
Bahkan diketahui juga PT. Sanjung Makmur belum memberikan bagi hasil plasma kepada warga sejak dikelola hingga saat ini.
Sebelum ini Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala bahkan sempat melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan duduk perkara yang melibatkan warga desanya tersebut. Pihaknya pun memastikan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara PT Sanjung Makmur dan PT RSDD.
Sikap Pemkab itu, menyusul usai Ingkong Ala melakukan kunjungan lapangan di wilayah Kecamatan Sekatak, Rabu 5 Juni lalu.
“Tim internal kita (Pemkab Bulungan) akan mengadakan rapat tanggal 25 Juni (2024) nanti,” kata Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala saat dikonfirmasi, Jumat (14/6/2024).
Wabup mengungkapkan, pemerintah kabupaten sebagai fasilitator sekaligus pengawas kebijakan pemerintah pusat, akan mempertemukan antara pihak PT Sanjung Makmur dan PT RSDD.
Kunjungannya beberapa waktu lalu, kata dia, sebagai upaya untuk mengumpulkan data progress di lapangan dan data pendukung lainnya.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI / Kementerian Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha RBA (Risk Based Approach) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.
“Kita tunggu hasil rapat internal pemda dulu. Nanti pasti akan kita rapatkan lagi bersama dengan PT Sanjung Makmur dan PT Ruby Selaras Dipa Dharma,” ungkapnya.(**)
