Menu

Mode Gelap

Daerah

Atasi Kendala Akses Transportasi ke Perbatasan, Pemkab Malinau Andalkan SOA


					Wakil Bupati Malinau, Jakaria Perbesar

Wakil Bupati Malinau, Jakaria

Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau hingga kini masih mengandalkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kendala akses transportasi menuju wilayah pedalaman di perbatasan.

Selain telah meluncurkan program Rasda Plus, yang mencakup pengadaan alat-alat berat, SOA menjadi salah satu bentuk intervensi sementara untuk mengurangi beban masyarakat. Sekaligus memperbaiki distribusi kebutuhan pokok di daerah perbatasan.

“Tahun ini, kami mengalokasikan miliaran rupiah anggaran untuk subsidi, namun anggarannya masih terbatas. Kami juga terus mengusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran,” ujar Wakil Bupati Malinau, Jakaria, Kamis (20/06/2024).

width"250"

Jakaria menyebutkan meskipun akses infrastruktur jalan darat telah dibangun sepanjang 500 kilometer, untuk wilayah perbatasan sendiri terkait koneksi dari pusat pemerintahan di Malinau menuju wilayah tersebut masih menjadi masalah utama.

width"400"
width"450"
width"400"

“Sudah ada jalan sepanjang 500 kilometer untuk akses antar wilayah perbatasan, tetapi dari Malinau ke sana tetap menjadi kendala besar,” ungkapnya.

Baca Juga :Pemprov Kaltara Pelaksanaan SOA Tetap Berjalan

width"300"

Kendala lain yang dihadapi adalah kebutuhan untuk melewati Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Usulan untuk membuka akses melalui taman nasional tersebut, dengan jarak sekitar 200-300 kilometer terus disuarakan oleh pemerintah daerah.

“Kalau berbicara mengenai kewenangan, untuk menyambung Malinau terdekat, harus melewati Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini menjadi usulan yang selalu disuarakan,” imbuhnya.

Dengan berbagai tantangan ini, pihaknya terus berupaya mencari solusi untuk memperbaiki akses. Sekaligus mengurangi kesenjangan infrastruktur antara pusat pemerintahan dan wilayah perbatasan.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sangat diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah demi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” harapnya. (**)

Artikel ini telah dibaca 90 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

KPBU di IKN Semakin Diminati, Mendukung Percepatan Pembangunan di IKN

8 Juni 2025 - 17:22

Raih Penghargaan di Malaysia, Inovasi HOMC-95 Kilang Pertamina Unit Balikpapan Dapat Silver Medal dan Penghargaan Internasional ITEX 2025

8 Juni 2025 - 07:20

Cucu Ki Hajar Dewantara Kembangkan Pendidikan Bertaraf Internasional

7 Juni 2025 - 22:30

Sapi Presiden Disembelih hasilkan 400 KG untuk Warga Balikpapan Barat

7 Juni 2025 - 16:42

Tanggapi Aspirasi Mahasiswa Hukum, Dishub Balikpapan Revisi Aturan Kendaraan Berat Demi Keselamatan Jalan

7 Juni 2025 - 14:30

Telkomsel Bagikan Hewan Kurban ke Lebih dari 600 Titik Prioritas di Seluruh Penjuru Indonesia, Sambungkan Senyuman di Momen Iduladha 1446 H

6 Juni 2025 - 21:14

Trending di Daerah