TANA TIDUNG – Rapat tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT), Senin (15/5/2023).
Kadis PUPR Tana Tidung, Hadi Aryanto mengatakan bahwa penyelesaian penanganan dampak sosial ini sudah ada peningkatan dalam arti data – data yang sudah terindentifikasi dan validasi akan memperbaiki lagi sesuai dengan permintaan tim terpadu.
“Selanjutnya kita akan memanggil lagi masyarakatnya kembali untuk melengkapi data – data yang masih belum lengkap,” jelasnya.
Hadi mengungkapkan saat ini dari 117 orang ada 5 orang yang belum mengumpulkan data dan diharapkan mudahan dalam waktu dekat mereka sudah menyampaikan data – data yang dimaksud.
“Kalaupun yang ke 5 orang ini tidak mengumpulkan data, Kita akan tetap melakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan kita nanti perhitungannya dan hasilnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri,” katanya.
Untuk 5 orang yang belum mengumpulkan data luasan lahan yang dikuasai kurang lebih 26 hektar, Hadi mengatakan mereka bukan menolak tapi ingin mengetahui dan menunggu berapa besarnya santunannya.
“Belum bisa kita sampaikan (besaran santunan) karena menunggu validnya data.
Dana yang disiapkan dari PUPR sementara ini Rp 4 Milliar lebih sisanya akan kita tunggu dari hitungan apprisal nanti akan kita anggarkan lagi di APBD Perubahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa pemberian santunan tahap pertama akan diberikan sesuai lahan yang butuhkan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan jalan lingkar, yang tengah berproses saat ini.
“Jadi di luasan lahan itulah yang kita selesaikan dulu dampak sosialnya tapi
Tahun ini akan tetap kita selesaikan secara keseluruhan,” pungkasnya. (her/Iik)
