Menu

Mode Gelap

Daerah · 9 Jun 2022

Kurangi Area Blank Spot di Kaltara, Kementerian Kominfo Bakal Beri Bantuan Repeater


					OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6). Perbesar

OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6).

TANJUNG SELOR – Penanganan area blank spot di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan diperlukan penanangan serius untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga arus penyebaran informasi agar cepat dan merata diterima oleh seluruh masyarakat provinsi termuda ini.

“Saya dapat informasi bahwa akan ada bantuan peralatan dari kementerian Kominfo, untuk dipasang repeater, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat itu bisa segera masyarakat ketahui,” jelas Gubernur saat menerima kunjungan monitoring rombongan Ombudsman RI, Kamis (9/6).

Pembahasan bersama Ombudsman adalah mengenai tantangan penyebaran informasi publik di Kaltara. “Faktor geografis Kaltara ini handicapnya luar biasa, ratusan tempat masih blank spot makanya memang perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah,” ujar Gubernur.

Oleh sebab itu, Gubernur meminta kepada kepada dinas terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara untuk terus bergerak dan memantau perkembangan tingkatan penyebaran informasi di setiap kegiatan pelayanannya.

“Agar melakukan monev 6 bulan sekali, untuk memberikan informasi-informasi yang masyarakat harus ketahui,” ujar Gubernur.

Adapun turut mendampingi pertemuan dengan Ombudsman RI tersebut meliputi Kepala DKISP Kaltara Ilham Zein dan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltara Muhammad Isya.

Gubernur juga berterima kasih kepada Ombudsman RI yang turut membantu menampung pengaduan masyarakat terkait penyebaran informasi agar Pemprov Kaltara. Di mana hal itu akan menjadi catatan untuk terus berbenah dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti ada solusinya dan kita harap Ombudsman RI bisa memperjuangkan Kaltara ini mendapat bantuan dari kemeterian khususnya masalah penyampaian informasi ke masyarakat,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Ombudsman RI wilayah Kaltara membuka pelayanan dengan menghubungi nara hubung di 08112743737. Dapat juga langsung menghubungi pusat pelayanan Ombudsman RI pusat di nara hubung 137 atau Whatsapp 082137373737, surel: pengaduan@ombudsman.go.id . Atau mengisi formulir pemgaduan online di ombudsman.go.id/pengaduan. (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemkab Bulungan Genjot Sektor Strategis, Perkuat PAD dan Kesejahteraan Masyarakat

16 September 2025 - 09:55

TPS dan TPA Manggar Fokus Utama Balikpapan Pertahankan Adipura Kencana

16 September 2025 - 08:27

Infrastruktur Pesisir Balikpapan, Jembatan Baru Tingkatkan Mobilitas dan Perekonomian

16 September 2025 - 08:18

13 Tips Lengkap Hadapi Wawancara Kerja, Plus Contoh Kasus yang Harus Dihindari

16 September 2025 - 06:55

Sumbangsih PT. PRI Dirasakan Warga Juata Permai, Bantu Pengembangan UMKM hingga Tenaga Kerja

16 September 2025 - 06:00

Dukung Kesehatan dan Kolaborasi, PT Pertamina Hulu Mahakam dan Masyarakat Kecamatan Samboja Gelar Turnamen Mahakam Mini Soccer 2025

15 September 2025 - 23:26

Trending di Daerah