Menu

Mode Gelap

Daerah

Pemprov Dorong Pembangunan Berwawasan Hijau di Kaltara


					PEMBANGUNAN HIJAU : Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat memimpin pertemuan awal GGP, Kamis (9/1). Poto: Humas Provinsi Kaltara

Perbesar

PEMBANGUNAN HIJAU : Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat memimpin pertemuan awal GGP, Kamis (9/1). Poto: Humas Provinsi Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong implementasi pembangunan hijau atau Green Growth Program (GGP). Progam yang menjadi gagasan Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) RI, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya ini, akan dilakukan juga di Kaltara.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangnan Syaiful Herman, saat mewakili Gubernur membuka pertemuan dalam rangka membicarakan langkah awal dalam memulai GGP di Kaltara. Rapat dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (9/1).

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bapenas Perwakilan,  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pewakilan Duta Besar Norwegia dan perwakilan dari  Global Green Growth Institute (GGGI), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara.

Syaiful mengatakan, rapat awal ini bertujuan untuk memetakan dan untuk mengidentifikasi usulan-usulan atau program pertumbuhan hijau yang ada di Kaltara. Dengan mendorong terwujudnya GGP di Kaltara. “Tujuan akhir dari rencana pembangunan hijau ini ialah menumbuhkan perekonomian yang kuat, namun tetap berwawasan lingkungan,” kata Syaiful.

Program ini, lanjut Syaiful, awalnya hanya akan dilakukan di 2 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Namun setelah dilakukan perluasan, pemerintah memutuskan untuk ditambahkan di 2 provinsi lain di Kalimantan. Yaitu di Kaltara dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Diungkapkan, luas hutan Kaltara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8106/MEN-LKH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, adalah sekitar 5,65 juta hektare.  Hutan Kaltara merupakan salah satu paru-paru dunia. Sehingga akan sangat cocok jika pemerintah mengembangkan model ekonomi hijau untuk menjaga kelestarian hutan di Kaltara.

Dalam menjaga kelestarian hutan, menurut Syaiful, salah satu yang penting ialah pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Sebagaimana yang diketahui, pada kebakaran hutan dan lahan 2019 kemarin banyak dilakukan oleh oknum perusahaan.

“Bisa kita ambil contoh ialah kehidupan orang-orang yang tinggal di hutan. Di mana mereka masih tetap melestarikan hutan dengan tingkat pengetahuan tidak begitu tinggi,” katanya.

Untuk dikethui, dalam mendukung ekonomi berbasis lingkungan yang besar pengaruhnya atas perubahan iklim, Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie telah tergabung dalam Governor’s Climate and Forest (GCF) yang pada pertemuan tahunannya tahun 2019 lalu yang diadakan di Madrid Spayol.

Acara tahunan internasional yang diikuti oleh para Gubernur dari beberapa negara itu, untuk mendiskusikan masalah pelestarian hutan dan kaitannya terhadap perubahan iklim di dunia.  (**/Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Gubenur Bahas Potensi Pengembangan Olahraga Bersama Menpora

5 Juli 2025 - 15:52

Pekan Olahraga dan Seni Nusantara Pegawai OIKN: Ajang Menempa Karakter di kota Nusantara

5 Juli 2025 - 14:58

Gubernur Harapkan Pengalihan PI 10 Persen Dapat Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah

5 Juli 2025 - 12:46

Pemerintah Kota Balikpapan Pilih 39 Calon Paskibraka Terbaik

5 Juli 2025 - 08:07

CPNS OIKN Resmi Bergabung: Tonggak Baru Penguatan SDM untuk Ibu Kota Masa Depan

5 Juli 2025 - 08:01

Lantik Pengurus Baru, Dekranasda Balikpapan Siapkan Pengrajin Lokal Bersaing di Pasar Global

5 Juli 2025 - 07:17

Trending di Daerah