TANJUNG SELOR – Publik atau masyarakat awam dipersilakan untuk dapat melihat, memahami dan mampu mengkritisi rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sebelumnya diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (10/2).
Bukan itu saja, Irianto juga meminta publik untuk bertanggungjawab dan mengawasi pelaksanaannya kelak. “Konsultasi publik seperti ini, adalah hal rutin dan lumrah di era keterbukaan saat ini. Tak terbatas pada forum tertentu, tapi juga melalui media massa yang ada.
Dari hal itu, publik diharapkan dapat melihat, mengetahui dan memahami serta mampu mengkritisinya. Dari itu, publik harus bertanggungjawab pula. Termasuk mengawasi,†ungkap Irianto.
Dikatakan, pentingnya hal tersebut, salah satunya lantaran forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2021 adalah amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan dan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Secara garis besar, kegiatan ini memiliki 3 tujuan. Yakni, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan  menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan,†urai Gubernur.
Lebih jauh, dikatakan Irianto bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 261 ayat (1) bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas dan pasal 262 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
“Dari itu, kegiatan ini pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut memberikan masukan dan saran bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan juga dalam pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86/2017,†beber Irianto.
Lebih jauh, Gubernur menyebutkan bahwa berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, maka RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kaltara tahun perencanaan yang ke-5 dalam periode RPJMD 2016-2021.
“Tahun ini merupakan tahun transisi penyusunan RPJMD periode ke-2 Pemerintah Provinsi Kaltara yakni periode RPJMD 2021-2026, sehingga diharapkan target program dan kegiatan yang telah diproyeksi dapat tercapai secara maksimal,†ungkap Irianto.
Mengingat hal tersebut, Irianto berharap dokumen perencanaan pembangunan daerah 2021 diharapkan menjadi dokumen yang berperan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pembangunan daerah dan agenda nasional tersebut.
“Saya juga perlu mengingatkan, mempertimbangkan kondisi keterbatasan pendapatan daerah saat ini, maka dalam menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 agar memperhatikan beberapa hal.
Yakni, renja merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kaltara; memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya Indikator pertumbuhan ekonomi daerah Kaltara, regional kalimantan dan nasional;  program dan kegiatan tersebut sejalan, selaras dengan prioritas daerah dan prioritas nasional; dan, merupakan pembangunan yang terintegrasi baik antar sektor maupun antar wilayah sehingga dapat fungsional (dapat dimanfaatkan oleh masyarakat),†tutup Gubernur.
Guna diketahui, acara ini mengangkat tema “Mewujudkan Kalimantan Utara yang Mandiri, Aman dan Damai”. Tampak hadir, ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Kaltara, kepala KPw BI Kaltara, perwakilan Polda Kaltara, para kepala Bappeda se-Kaltara, kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara, dan lainnya.(**/Redaksi)
Discussion about this post