TANJUNG SELOR – Misi perdana yang diungkap Dr H Irianto Lambrie sesaat sebelum pelantikan dirinya sebagai Gubernur definitif pada 12 Februari 2016 di Jakarta, adalah membangun ‘Toko Merah Putih’ di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam perjalannya, Toko Merah Putih berganti nama menjadi Toko Indonesia. Esensinya sama, menghadirkan pusat perbelanjaan di kawasan perbatasan, sebagai sentral pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di sana, khususnya di Krayan dan sekitarnya.
Saat ini pembangunan Toko Indonesia yang dimulai sejak 2017 sudah rampun 100 persen. Tinggal menunggu diresmikan untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan warga. “Alhamdulillah, dalam waktu dekat kita akan meresmikan Toko Indonesia. Saya sudah menginstruksikan Dinas PUPR Perkim, serta Disperindagkop dan UMKM segera menjadwalkan,” tutur Gubernur Dr H Irianto Lambrie.
Pasca pelantikannya sebagai kepala daerah, Gubernur bergerak cepat menginstruksikan jajarannya membuat perencanaan Toko Indonesia. Setahun berselang atau 2017, dialokasikan APBD Provinsi sebesar Rp 5 miliar untuk kegiatan konstruksi struktur toko.
Anggaran sebesar Rp 4 miliar dikucurkan pada tahun 2018 untuk melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan. Terakhir tahun kemarin (2019) dikucurkan dana APBD sebesar Rp 6,5 miliar untuk kegiatan penyelesaiannya.
Toko Indonesia diakui memang banyak menguras anggaran. Namun demikian, kehadiran Toko Indonesia dituturkan Gubernur akan memberi efek ganda yang besar, seperti kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang pada gilirannya memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Terutama lagi, kehadiran Toko Indonesia juga untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. “Sembako dan barang lainnya yang dijual di Toko Indoensia adalah produk asli Indonesia,” tegasnya.
Tujuan lain didirikannya Toko Indonesia, imbuh Irianto, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap barang pokok dari negara tetangga (Malaysia). “Kehadiran toko ini juga bukti kehadiran Pemprov di sana. Tentu dengan dengan itu jati diri bangsa juga akan terjaga dengan menghadirkan produk-produk Indonesia dan masyarakat setempat di toko tersebut,” ujarnya.
BANTUAN MODAL
Pemprov Kaltara melalui, Disperindagkop dan UMKM menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 juta di APBD 2020 sebagai modal usaha masyarakat berjualan di Toko Indonesia. Bantuan modal usaha tersebut akan dibagi kepada sejumlah calon pelaku usaha atau pedagang yang kriterianya ditentukan oleh camat setempat.
“Pelaku usaha yang mengisi Toko Indonesia ditunjuk oleh camat setempat, yang dikoordinatori dan dipantau oleh Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara,” tutur Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara, Hartono.
Bantuan modal yang dimaksud adalah bantuan barang dagangan berupa sembako. Dalam penyiapan sembako yang akan dibagi kepada pedagang, Disperindagkop dan UMKM bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang akan menyalurkan barang tersebut kepada pedagang melalui camat dan pemantauan Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara.
“Bantuan barang ke pedagang ini hanya di awal saja untuk menstimulus agar mereka dapat berkembang. Keuntungan mereka nanti, kita harap terus diputar untuk keberlangsungan operasional Toko Indonesia dan kesejahteraan masyarakat di sana,” tuturnya.(humas)
Discussion about this post