TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen mensukseskan salah satu visi pemerintah yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Melalui instansi terkait Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tengah menindaklanjutinya dengan menjalin Nota Kesepakatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPL2M) UNHAS. Nota Kesepakatan ini juga tindaklanjut atas Nota Kesepakatan Pemprov Kaltara-UNHAS yang ditandatangani 11 Februari lalu.
Nota Kesepakatan DKP Kaltara-LP2M UNHAS tersebut memuat 7 hal kerjasama. Poin pertama menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Kepala DKP Kaltara Amir Bakry menjelaskan, pendidikan adalah aspek strategis untuk mendukung tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.
Potensi sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kaltara yang cukup besar, perlu ditopang SDM kompetitif dan tangguh. Karenanya, bekerjasama UNHAS kata Amir, menjadi langkah yang strategis.
Masalah illegal fishing maupun unreported and unregulated (IUU) fishing lanjutnya, harus diselesaikan dengan dukungan SDM yang memiliki kompeten, integritas, berwawasan luas, keterampilan memadai, produktif, dan berdaya saing.
“Bahkan dalam kasus-kasus tertentu memerlukan SDM dengan kualifikasi khusus. Ini kaitannya juga dengan penyiapan SDM kita menempuh pendidikan master maupun doktor di UNHAS,†tuturnya.
Kerjasama dengan UNHAS juga dilakukan untuk melanjutkan program sertifikasi tambak masyarakat. Jika sebelumnya sertifikasi tambak sukses dilakukan di Bulungan dan Tarakan, inventarisasi akan dilanjutkan tahun ini di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.
“Kita bekerjasama dengan UNHAS menyiapkan data by name by address pemilik tambak,” tuturnya.
Pembangunan data base spasial kelautan dan perikanan Provinsi Kaltara juga jadi ruang lingkup kerjasama. Data base spasial tutur Amir perlu disiapkan karena akan menjadi rujukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Provinsi Kaltara sebutnya perlu memiliki data base spasial. Sebab tidak hanya berfungsi sebagai rujukan pengelolaan namun ikut mendukung kedaulatan negara khususnya dalam batas laut Indonesia dan Malaysia di Kaltara dan Sabah.
“Jadi kita ikut menjaga kedaulatan NKRI. Data itu diperlukan juga dalam perundingan batas-batas laut dengan negara tetangga,” tuturnya.
Amir optimistis, data base spasial kelautan dan perikanan akan mendorong pengembangan ekonomi kelautan Kaltara menjadi lebih baik. Sekaligus akan mengontrol kegiatan eksploitasi demi mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan. (humas)
