TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan saat ini kerja keras untuk menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai standar yang telah ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Sekretaris Daerah Tarakan Hamid Amren menjelaskan, saat ini banyak organisasi perangkat daerah (OPD) Anjab dan ABK sudah disusun tapi belum sempurna, mengetahui hal tersebut Pemkot langsung rapat secepatnya atau rapat darurat kemudian membentuk tim percepatan penyelesaian Anjab dan ABK.
“Tim pecepatan, Ketua Plt Asisten 3 Suparlan, Wakil Ketua Inspektur, Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), timnya bagian organisasi dan inspektorat, agenda kerja dalam 10 hari harus tuntas sampai tanggal 10 Maret 2020,†jelas Hamid Amren, Kamis (5/3/2020).
Hamid mengatakan, dalam waktu dekat yakni pada tanggal 17 Maret 2020 ada undangan dari Menpan untuk Sekda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia di Jakarta, membahas tentang validasi Anjab dan informasi CPNS Tahun 2021.
“Anjab & ABK harus lengkap semua OPD, tadi pagi masih ada 18 dari 34 OPD yang belum clear, barusan (Kamis siang) laporan RSUKT sudah selesai, karena disitu termasuk banyak pegawai, dari awal saya minta fokus, RSUKT, Dinas Pendidikan dan termasuk DLH,†ujarnya.
Walikota Tarakan sudah memerintahkan kepada tim untuk bekerja sekuat kuatnya dan untuk mendapatkan formasi CPNS 2021, Tarakan sudah lama tidak menerima CPNS, mudahan dengan kerja keras tim dapat menyelesaikan Anjab dan ABK.
“Janganlah setiap ada tes CPNS anak Tarakan ikut tes kemana-kemana karena di kampung sendiri tidak ada, kalau tidak salah sudah 5 kali tidak rektrutment CPNS, adik-adik ini berikanlah kesempatan, kesempatan ini harus kita perjuangkan sebaik-baiknya,†terangnya.
Pegawai Tarakan berdasarkan data BKPP awal Februari sisa 3.122 orang, berdasarkan Anjab dan ABK kekurangan sekitar 1.507 orang, untuk angka pastinya masih menunggu Anjab dan ABK selesai.
“Semua dinas meminta penambahan pegawai, semua dinas kurang pegawai, ada pegawai non PNS, tenaga non ASN di dinas tidak bisa menjadi pejabat pengadaan barang, tidak bisa memparaf kwitansi, tidak bisa memeriksa barang, tidak bisa menerima barang, kalau bentuk pengadaan barang dan jasa, tidak bisa jadi bendahara pembantu, maka dari itu memang memerlukan tambahan ASN,†pungkasnya. (wic/iik)
