SDM Berkualitas, Masyarakat Hormati Kehidupan Berdemokrasi

“Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata mampu berdiri sejajar dengan daerah lain meski statusnya masih provinsi baru. Bahkan, daya saingnya pun meningkat. Ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara”
- Awad Baisa, Humas Provinsi Kaltara

Nilai IPM di Kaltara, selama 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dari catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, peningkatannya cukup signifikan. Tercatat pada 2016, nilai IPM Kaltara sebesar 69,20. Lalu setahun berikutnya, meningkat menjadi 69,84. Dan, pada 2018 melonjak hingga menjadi 70,56. “Pencapaian IPM pada 2018, sedianya melampaui target yang dicanangkan pada tahun itu, yakni 70,02,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie.

Untuk IPM 2019, yang bakal dirilis pada 2020, ditargetkan IPM Kaltara dapat mencapai angka 71. “Memang IPM Kaltara masih jauh dibahwa IPM Kaltim yang menjadi provinsi induk. Namun, IPM Kaltara masih jauh lebih baik dari provinsi lain di regional Kalimantan, juga beberapa provinsi lain diluar Kalimantan. Ini patut disyukuri,” jelas Irianto.

Membaiknya kualitas manusia Kaltara tersebut, juga berpengaruh terhadap kualitas berbagai sektor kehidupan. Salah satunya kehidupan berdemokrasi. “Tolok ukur keberhasilan kehidupan berdemokrasi itu, dilihat dari nilai IDI-nya. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum,” jelas Gubernur.

IDI Kaltara pun terus menanjak. Pada 2016, IDI Kaltara hanya 76,98. Lalu, pada 2017 menjadi 81,06 dan di 2018 naik tipis menjadi 81,07. “Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori ‘baik’ selama dua tahun berturut-turut,” jelas Gubernur.

Bahkan, Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sempat menerima penghargaan dari Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) sebagai Provinsi Yang Capaian IDI 2018 Kategori “Baik” pada September tahun lalu. “Hasil ini, kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif didalam lingkungan yang heterogen,” tuturnya.(bersambung)