TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Senin (15/6).
Rakornas ini dihadiri juga Wapres Maruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopulhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menaker Ida Fauziah, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta seluruh kepala daerah di Tanah Air.
Membeberkan hasil Rakor lewat video conference tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi penekanan Presiden. Tantangan ekonomi yang begitu besar membuat ekonomi dunia terkoreksi, termasuk Indonesia.
“Semua itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan pemerintah berupaya keras mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas,†kata Irianto mengutip pernyataan Presiden.
Di bidang sosial ekonomi, pemerintah berupaya menjamin warga yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Di samping itu, Â memastikan sektor informal, sektor UMKM, mampu bertahan dan para pelaku usaha mampu tetap bergerak dan menghindari PHK massal.
“Semua langkah-langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel. Bapak Presiden menggarisbawahi, bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana segar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka itu jumlah yang sangat besar,†ujarnya.
Maka itu, tata kelola keuangan percepatan penanganan Covid-19 harus baik, tepat sasaran, dan prosedurnya sederhana tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
“Dalam konteks lokal di Kaltara khususnya, kita ikut berupaya keras mengawal langkah-langkah pusat itu dengan baik di daerah, khususnya dalam hal APBD kita mengalokasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah melalui program bansos di daerah. Sekaligus kita melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 secara mandiri dalam lingkup lokal dengan tata kelola keuangan yang baik,†ujarnya.
Gubernur menambahkan, Presiden Joko Widodo menekankan semua lembaga mengawal dan mengawasi dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Semua pihak harus lebih proaktif.
“Jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera diingatkan jangan sampai ada aparat pemerintah jatuh terperosok. Tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel terus juga kita tingkatkan di Kaltara,†ujarnya.
Sesuai arahan Presiden, Irianto menegaskan, pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan. Jika ada yang oknum masih melakukan pelanggaran dan memiliki niat jahat untuk korupsi atau mens rea bisa diambil tindakan tegas untuk menyelamatkan uang negara.
Kepolisian, KPK, dan Jaksa diharapkan tidak represif kepada pihak yang tidak salah. “Kata Pak Presiden, jangan menyebarkan ketakutan kepada pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugasnya,†ujar Irianto.
BPKP, Inspektorat, dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah juga diminta Presiden fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola keuangan. Selain itu, kerja sama, sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah eksternal seperti BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi dengan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, KPK harus terus dilanjutkan.
“Dengan sinergi sekaligus check and balance antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Presiden berharap kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit maju mengawal agenda-agenda besar bangsa menuju ‘Indonesia Maju’,†ujarnya.(humas)
Discussion about this post